Pemerintah Diminta Gulirkan Gerakan Hemat BBM
Selasa, 23 Agustus 2022 - 09:44 WIB
Gerakan nasional hemat BBM dinilai perlu untuk memerangi perilaku boros bahan bakar fosil yang berharga ini. Foto/Ilustrasi
JAKARTA - Rencana menaikkan harga bahan bakar minyak ( BBM ) dinilai tak cukup untuk menekan beban subsidi. Pemerintah diminta memulai kampanye gerakan hemat BBM untuk memerangi perilaku boros sumber daya energi fosil yang berharga ini.
Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan, gerakan penghematan diperlukan karena meski misalnya harga BBM dinaikkan, sejatinya masih ada subsidi yang diberikan negara dalam BBM yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini, tegas dia, harus dipahami oleh masyarakat sehingga perilaku boros BBM dapat dikurangi.
"Karena itu kampanye gerakan nasional hemat BBM harusnya segera digelar oleh pemerintah," ujar Sofyano di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Selain gerakan hemat BBM, Sofyano menegaskan bahwa pemerintah juga perlu segera membuat aturan yang tegas dan jelas terkait pihak-pihak yang berhak memanfaatkan BBM bersubsidi. Aturan itu juga perlu diikuti dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat agar bahan bakar bersubsidi tak bisa diselewengkan lagi.
"Belajar dari pengalaman selalu jebolnya kuota BBM dan elpiji maka pengendalian dan pengawasan harus ditangani secara terpadu. Pemerintah perlu membuat satuan tugas nasional pengendalian dan pengawasan BBM dan elpiji bersubisidi, jika memang serius untuk menekan beban subsidi," tandasnya.
Pengamat energi Sofyano Zakaria mengatakan, gerakan penghematan diperlukan karena meski misalnya harga BBM dinaikkan, sejatinya masih ada subsidi yang diberikan negara dalam BBM yang dikonsumsi masyarakat. Hal ini, tegas dia, harus dipahami oleh masyarakat sehingga perilaku boros BBM dapat dikurangi.
"Karena itu kampanye gerakan nasional hemat BBM harusnya segera digelar oleh pemerintah," ujar Sofyano di Jakarta, Selasa (23/8/2022).
Selain gerakan hemat BBM, Sofyano menegaskan bahwa pemerintah juga perlu segera membuat aturan yang tegas dan jelas terkait pihak-pihak yang berhak memanfaatkan BBM bersubsidi. Aturan itu juga perlu diikuti dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat agar bahan bakar bersubsidi tak bisa diselewengkan lagi.
Baca Juga
"Belajar dari pengalaman selalu jebolnya kuota BBM dan elpiji maka pengendalian dan pengawasan harus ditangani secara terpadu. Pemerintah perlu membuat satuan tugas nasional pengendalian dan pengawasan BBM dan elpiji bersubisidi, jika memang serius untuk menekan beban subsidi," tandasnya.
(fai)
tulis komentar anda