Kemenkeu Pastikan Anggaran Tambahan Bansos Rp24,17 Triliun Tersedia
Senin, 29 Agustus 2022 - 19:14 WIB
Kemenkeu memastikan anggaran tambahan bansos Rp24,17 triliun tersedia. FOTO/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tambahan anggaran bantuan sosial (bansos) sebesar Rp24,17 triliun untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi tersedia. Namun demikian, anggaran tersebut tidak mengurangi subsidi BBM.
"Ini langsung dari anggaran bansos yang tersedia tahun ini, bukan dari subsidi," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kantor Dirjen Anggaran Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/8/2022).
Menurut dia tambahan anggaran bansos telah disetujui Dewan Paerwakilan Rakyat (DPR) waktu itu senilai Rp18,6 triliun di tambah dari cadangan lain Rp22 triliun. Sementara sekitar Rp2 triliun akan disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemerintah sebelumnya juga sudah menyiapkan anggaran perlindungan sosial atau bansos sebesar Rp431,5 triliun untuk tahun ini. Anggaran ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Kartu Prakerja, JKN, bantuan pendidikan, BLT Minyak Goreng, dan Bantuan PKL Warung dan Nelayan.
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp24,17 triliun.
"Bantuan ini memang diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global yang perlu direspon," jelasnya.
"Ini langsung dari anggaran bansos yang tersedia tahun ini, bukan dari subsidi," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata di Kantor Dirjen Anggaran Kemenkeu, Jakarta, Senin (29/8/2022).
Menurut dia tambahan anggaran bansos telah disetujui Dewan Paerwakilan Rakyat (DPR) waktu itu senilai Rp18,6 triliun di tambah dari cadangan lain Rp22 triliun. Sementara sekitar Rp2 triliun akan disediakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Pemerintah sebelumnya juga sudah menyiapkan anggaran perlindungan sosial atau bansos sebesar Rp431,5 triliun untuk tahun ini. Anggaran ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, Kartu Prakerja, JKN, bantuan pendidikan, BLT Minyak Goreng, dan Bantuan PKL Warung dan Nelayan.
Terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan mulai memberikan bantalan sosial terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp24,17 triliun.
"Bantuan ini memang diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama karena dalam beberapa waktu terakhir memang tendensi dari kenaikan harga yang berasal dari pengaruh global yang perlu direspon," jelasnya.
(nng)
tulis komentar anda