Minta Vivo Naikkan Harga BBM, Pemerintah Dianggap Lucu
Senin, 05 September 2022 - 16:57 WIB
"Jadi sebelum pemerintah menaikan BBM, bukankah lebih baik jalur produksi dan distribusi diperbaiki serta mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu?," tandas dia.
Tidak hanya itu, alasan pemerintah berencana membatasi pembelian BBM karena dikonsumsi mobil mewah dan orang kaya juga dipertanyakan, lantaran akan melarang mobil 1.400 cc ke atas yang sebelumnya 1.500 CC.
"Hanya karena orang punya mobil bukan berarti dia orang kaya. Akibatnya orang dengan mobil seperti Avanza dan lainnya, tidak bisa membeli BBM subsidi padahal driver Grab dan Gocar rata-rata memakai mobil Avanza sehingga tidak logis," kata dia.
Di sisi lain, dampak kenaikan harga BBM, selain menurunkan daya beli masyarakat, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dan rencana pembatasan pembelian BBM oleh pemerintah akan membebani distribusi semua sektor usaha terutama rantai makanan dan transportasi public sehingga otomatis menaikan barang-barang tersebut sebesar 30%.
Akibatnya masyarakat akan semakin mengencangkan ikat pinggang terhadap barang yang dianggap non-esensial padahal ekonomi Indonesia selama ini ditopang oleh konsumsi masyarakat.
"Karena itu saya melihat BLT pemerintah sebesar Rp 600.000 per liter sebagai bantalan sosial kepada masyarakat tidak dapat menutup tambahan pengeluaran akibat kenaikan BBM dan barang-barang tersebut," ujar Hendra.
Tidak hanya itu, alasan pemerintah berencana membatasi pembelian BBM karena dikonsumsi mobil mewah dan orang kaya juga dipertanyakan, lantaran akan melarang mobil 1.400 cc ke atas yang sebelumnya 1.500 CC.
"Hanya karena orang punya mobil bukan berarti dia orang kaya. Akibatnya orang dengan mobil seperti Avanza dan lainnya, tidak bisa membeli BBM subsidi padahal driver Grab dan Gocar rata-rata memakai mobil Avanza sehingga tidak logis," kata dia.
Di sisi lain, dampak kenaikan harga BBM, selain menurunkan daya beli masyarakat, kenaikan harga Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter dan rencana pembatasan pembelian BBM oleh pemerintah akan membebani distribusi semua sektor usaha terutama rantai makanan dan transportasi public sehingga otomatis menaikan barang-barang tersebut sebesar 30%.
Akibatnya masyarakat akan semakin mengencangkan ikat pinggang terhadap barang yang dianggap non-esensial padahal ekonomi Indonesia selama ini ditopang oleh konsumsi masyarakat.
"Karena itu saya melihat BLT pemerintah sebesar Rp 600.000 per liter sebagai bantalan sosial kepada masyarakat tidak dapat menutup tambahan pengeluaran akibat kenaikan BBM dan barang-barang tersebut," ujar Hendra.
Lihat Juga :