Ditemukan 53 Kasus Korupsi di BUMN, Erick Thohir: Kami Tidak Sempurna
Kamis, 02 Juli 2020 - 20:19 WIB
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, sudah ada 53 kasus korupsi sepanjang tahun ini di perusahaan pelat merah yang ditemukan, dimana cukup besar merugikan negara. Lebih lanjut Ia menegaskan, bakal terus membuat pengelolaan BUMN lebih transparan agar tidak menimbulkan kasus negatif yang merugikan.
Menurutnya maraknya kasus korupsi yang terjadi dikarenakan peran ganda BUMN antara ekonomi dan pelayanan publik, tapi tanpa pembatas yang jelas. Maka dari itu, Erick mencoba mengedepankan transformasi, dimana terang dia BUMN dulunya punya peran ganda untuk memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik tapi problemnya garis merahnya tidak jelas
"Inilah transformasi yang kita coba push yang dulunya, kembali tidak ada maksud mendiskreditkan menteri sebelumnya. Akhirnya para direksi sendiri mencampuradukan penugasan dan juga bisnis yang benar karena itu banyak sekali kasus-kasus korupsi. Ssudah 53 kasus korupsi yang saya temukan dalam beberapa tahunini," kata Menteri Erick dalam webinar Kingdom Business Community, di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
( )
Sambung dia menerangkan, BUMN tidak ada yang sempurna. Untuk itu, Erick mengatakan akan terus melakukan restrukrisasi dan konsolidasi dalam merapikan kinerja BUMN. "Kami tidak sempurna di BUMN. Kami terus melakukan restrukrisasi, konsolidasi dan transformasi . Jadi kita punya penugasan yang jelas sebagai korporasi," jelasnya.
Dia menambahkan, sebagai Menteri BUMN akan membangun eksositem yang sehat untuk bisa membangun ekonomi Indonesia. "Kita harus bangun ekosistem yang sehat jika ingin BUMN berhasil dongkrak ekonomi, mari kita sinergikan," ungkapnya.
( )
Erick juga memetakan BUMN, dimana yang murni bergerak di bisnis, pelayanan publik dan ada juga yang mix atau campuran. Ia mencontohkan, seperti halnya Telkom dan Bank Mandiri yang benar-benar di bisnis. Tapi, ada juga yang fokus pelayanan publik seperti Pupuk Indonesia.
"Ini kita mapping supaya para direksi KPI (key performance indicator) jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lainnya," ujarnya.
Menurutnya maraknya kasus korupsi yang terjadi dikarenakan peran ganda BUMN antara ekonomi dan pelayanan publik, tapi tanpa pembatas yang jelas. Maka dari itu, Erick mencoba mengedepankan transformasi, dimana terang dia BUMN dulunya punya peran ganda untuk memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik tapi problemnya garis merahnya tidak jelas
"Inilah transformasi yang kita coba push yang dulunya, kembali tidak ada maksud mendiskreditkan menteri sebelumnya. Akhirnya para direksi sendiri mencampuradukan penugasan dan juga bisnis yang benar karena itu banyak sekali kasus-kasus korupsi. Ssudah 53 kasus korupsi yang saya temukan dalam beberapa tahunini," kata Menteri Erick dalam webinar Kingdom Business Community, di Jakarta, Kamis (2/7/2020).
( )
Sambung dia menerangkan, BUMN tidak ada yang sempurna. Untuk itu, Erick mengatakan akan terus melakukan restrukrisasi dan konsolidasi dalam merapikan kinerja BUMN. "Kami tidak sempurna di BUMN. Kami terus melakukan restrukrisasi, konsolidasi dan transformasi . Jadi kita punya penugasan yang jelas sebagai korporasi," jelasnya.
Dia menambahkan, sebagai Menteri BUMN akan membangun eksositem yang sehat untuk bisa membangun ekonomi Indonesia. "Kita harus bangun ekosistem yang sehat jika ingin BUMN berhasil dongkrak ekonomi, mari kita sinergikan," ungkapnya.
( )
Erick juga memetakan BUMN, dimana yang murni bergerak di bisnis, pelayanan publik dan ada juga yang mix atau campuran. Ia mencontohkan, seperti halnya Telkom dan Bank Mandiri yang benar-benar di bisnis. Tapi, ada juga yang fokus pelayanan publik seperti Pupuk Indonesia.
"Ini kita mapping supaya para direksi KPI (key performance indicator) jelas dan tidak ada iri-irian satu sama lainnya," ujarnya.
(akr)
tulis komentar anda