KTT G20 Didorong Memperkokoh Daya Pelaku UMKM Perempuan
Jum'at, 30 September 2022 - 19:30 WIB
KTT G20 Presidensi Indonesia momentum memperkokoh daya pelaku UMKM perempuan. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Mendukung pelaku UMKM perempuan sebagai inti pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas G20 Empower di bawah Presidensi Indonesia. G20 Empower juga menyoroti isu-isu terkait partisipasi perempuan dalam angkatan kerja termasuk dalam posisi kepemimpinan serta dalam aksi membangun ketahanan digital dan keterampilan masa depan perempuan agar tidak tertinggal.
Isu prioritas tersebut telah dirumuskan dalam gelaran Sherpa Meeting G20 ke-3 diselenggarakan pada 27-29 September 2022 di Yogyakarta dan diadopsi dalam penyusunan draf leaders declaration sebagai dokumen penting pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 15-16 November 2022 untuk memperkokoh daya pelaku UMKM perempuan.
"Ini juga sebagai tindak lanjut dari Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE), yang diselenggarakan di Bali, pada 24-26 Agustus 2022, yang telah berhasil memperkuat komitmen negara-negara G20 terhadap pengarusutamaan kesetaraan gender," ungkap Co-Chair G20 Empower yang juga Wakil Ketua DPP IWAPI Rinawati Prihatiningsih melalui pernyataannya dikutip, Jumat (30/9/2022).
Hal itu telah sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri untuk penguatan program-program prioritas sebagai wujud bersama-sama mencari solusi di tengah guncangan ekonomi dan geopolitik global. Pihaknya mengapresiasi seluruh delegasi yang telah memberikan kontribusi, masukan dalam pokok-pokok substansi Leaders Declaration. "Tidak saja pada saat paragraf yang menyangkut G20 Empower tapi juga paragraf-paragraf substansi dari working group yang lainnya," jelas Rina.
Menurut dia seluruh pihak sepakat, untuk menempatkan perempuan sebagai inti dari upaya pembangunan dan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan akses digital dan kesenjangan upah tetapi juga menghilangkan hambatan partisipasi ekonomi dan kewirausahaan bagi perempuan.
Di sisi lain, G20 Empower akan meneruskan format aliansi, berbeda dari kelompok kerja G20 lainnya dengan menyatukan sektor swasta dan pemerintah untuk mencari solusi yang dapat ditindaklanjuti, serta untuk melacak dan mengukur kemajuan dalam memajukan pemberdayaan perempuan.
"Untuk mempromosikan perubahan di tingkat global, G20 Empower memanfaatkan jejaring advokat dan lebih dari 400 CEO dan kepala asosiasi atau organisasi yang berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi yang dikembangkan oleh G20 Empower," kata dia.
Pemerintah juga direkomendasikan untuk berperan aktif, memfasilitasi, dan mendorong komitmen bersama dengan sektor swasta untuk memantau dan menyusun data KPI di tingkat nasional. Pelaku UMKM perempuan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi mendorong swasta untuk menyediakan program dukungan khusus termasuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dukungan.
Pemerintah juga disarankan untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung program pelaku UMKM perempuan. Lalu, membangun ketahanan digital dan keterampilan dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi digital dengan membuat program pelatihan yang disesuaikan untuk perempuan hingga melakukan evaluasi.
Isu prioritas tersebut telah dirumuskan dalam gelaran Sherpa Meeting G20 ke-3 diselenggarakan pada 27-29 September 2022 di Yogyakarta dan diadopsi dalam penyusunan draf leaders declaration sebagai dokumen penting pada Konferensi Tingkat Tinggi G20 15-16 November 2022 untuk memperkokoh daya pelaku UMKM perempuan.
"Ini juga sebagai tindak lanjut dari Ministerial Conference on Women’s Empowerment (MCWE), yang diselenggarakan di Bali, pada 24-26 Agustus 2022, yang telah berhasil memperkuat komitmen negara-negara G20 terhadap pengarusutamaan kesetaraan gender," ungkap Co-Chair G20 Empower yang juga Wakil Ketua DPP IWAPI Rinawati Prihatiningsih melalui pernyataannya dikutip, Jumat (30/9/2022).
Hal itu telah sesuai dengan arahan Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri untuk penguatan program-program prioritas sebagai wujud bersama-sama mencari solusi di tengah guncangan ekonomi dan geopolitik global. Pihaknya mengapresiasi seluruh delegasi yang telah memberikan kontribusi, masukan dalam pokok-pokok substansi Leaders Declaration. "Tidak saja pada saat paragraf yang menyangkut G20 Empower tapi juga paragraf-paragraf substansi dari working group yang lainnya," jelas Rina.
Menurut dia seluruh pihak sepakat, untuk menempatkan perempuan sebagai inti dari upaya pembangunan dan pemulihan yang inklusif dan berkelanjutan. Tidak hanya upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan akses digital dan kesenjangan upah tetapi juga menghilangkan hambatan partisipasi ekonomi dan kewirausahaan bagi perempuan.
Di sisi lain, G20 Empower akan meneruskan format aliansi, berbeda dari kelompok kerja G20 lainnya dengan menyatukan sektor swasta dan pemerintah untuk mencari solusi yang dapat ditindaklanjuti, serta untuk melacak dan mengukur kemajuan dalam memajukan pemberdayaan perempuan.
"Untuk mempromosikan perubahan di tingkat global, G20 Empower memanfaatkan jejaring advokat dan lebih dari 400 CEO dan kepala asosiasi atau organisasi yang berkomitmen untuk menerapkan rekomendasi yang dikembangkan oleh G20 Empower," kata dia.
Pemerintah juga direkomendasikan untuk berperan aktif, memfasilitasi, dan mendorong komitmen bersama dengan sektor swasta untuk memantau dan menyusun data KPI di tingkat nasional. Pelaku UMKM perempuan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi mendorong swasta untuk menyediakan program dukungan khusus termasuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dukungan.
Pemerintah juga disarankan untuk melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung program pelaku UMKM perempuan. Lalu, membangun ketahanan digital dan keterampilan dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi digital dengan membuat program pelatihan yang disesuaikan untuk perempuan hingga melakukan evaluasi.
(nng)
tulis komentar anda