Puncak KTT G20, Masyarakat Bali Bakal WFH dan Belajar Online
Sabtu, 08 Oktober 2022 - 12:18 WIB
JAKARTA - Bakal ada pembatasan kegiatan masyarakat di Bali pada puncak KTT G20 pada 15-16 November 2022, mendatang. Pembatasan yang dimaksud nantinya meminta masyarakat akan bekerja di rumah dan anak-anak diminta sekolah secara online.
"Kita sudah merancang bagaimana misalnya pada tanggal 15 dan 16 ini masyarakat Bali itu WFH (work from home) dan sekolah dari rumah," ujar Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong dalam diskusi Polemik MNC Trijaya secara daring, Sabtu (8/10/2022).
Menurut Usman, masyarakat Indonesia juga telah terbiasa dengan bekerja dari rumah (WFH) dan belajar daring bagi anak-anak pada saat pandemi Covid-19.
"Kita sudah punya pengalaman berbulan-bulan, bahkan mungkin dua tahun kita WFH, belajar dari rumah ya. Ini cuma dua hari, nanti kita akan simulasikan," jelasnya.
Lebih lanjut ditekankan oleh Usman bahwa keamanan selama puncak kegiatan KTT G20 di Bali menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Maka dari itu, semua pihak harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan TNI-POLRI.
"Semua harus mendukung, tentu saja ini berada bawah koordinasi TNI-POLRI dan lembaga-lembaga di bawahnya seperti intelijen," kata Usman.
"Kita sudah merancang bagaimana misalnya pada tanggal 15 dan 16 ini masyarakat Bali itu WFH (work from home) dan sekolah dari rumah," ujar Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong dalam diskusi Polemik MNC Trijaya secara daring, Sabtu (8/10/2022).
Menurut Usman, masyarakat Indonesia juga telah terbiasa dengan bekerja dari rumah (WFH) dan belajar daring bagi anak-anak pada saat pandemi Covid-19.
"Kita sudah punya pengalaman berbulan-bulan, bahkan mungkin dua tahun kita WFH, belajar dari rumah ya. Ini cuma dua hari, nanti kita akan simulasikan," jelasnya.
Lebih lanjut ditekankan oleh Usman bahwa keamanan selama puncak kegiatan KTT G20 di Bali menjadi prioritas pemerintah Indonesia. Maka dari itu, semua pihak harus bekerja sama dan berkoordinasi dengan TNI-POLRI.
"Semua harus mendukung, tentu saja ini berada bawah koordinasi TNI-POLRI dan lembaga-lembaga di bawahnya seperti intelijen," kata Usman.
(akr)
tulis komentar anda