Otoped Resmi Diatur, Pengamat : Penegakan Hukum Harus Jalan
Rabu, 08 Juli 2020 - 17:35 WIB
Ilustrasi otoped. Foto/Dok SINDOnews
JAKARTA - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan, terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur penggunaan sepeda dengan komponen penggerak motor listrik atau otoped listrik diharapkan bisa memberikan jaminan keselamatan kepada penggunanya.
Menurut dia, pemerintah sudah menegaskan aturan mengenai keselamatan sehingga yang diperlukan sekarang adalah penegakan hukum, termasuk pengawasan prasarana seperti pembatas jalan.
“Jadi jalurnya harus jalur sepeda atau trotoar jalan dengan kesepatan maksimum. Sehingga diharapkan bisa lebih aman sebab ada pemisahan antara kendaraan motor maupun mobil dengan sepeda otoped ini,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (8/7/2020). (Baca juga : Anggota DPRD Ini Sebut Bike Sharing Belum Optimal )
Adapun penegakan hukum akan dilakukan aparat berwenang dalam hal ini kepolisian. “Jadi yang menindak nanti di lapangan itu, aparat kepolisian,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengatur penggunaan sepeda yang menggunakan penggerak motor listrik. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan itu ditetapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 16 Juni 2020 dan diundangkan pada 22 Juni 2020.
Dalam pasal 2 ayat 1 regulasi tersebut menyatakan kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik terdiri atas skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, sepeda roda satu (unicycle), dan otopet.
Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan. Beberapa ketentuan dalam penggunaan kendaraan berpenggerak motor listrik itu disebutkan lebih rinci lagi.
Misalnya, untuk skuter listrik dan sepeda listrik kecepatan paling tinggi adalah 25 km per jam. Sedangkan, untuk hoverboard, unicycle, dan otopet kecepatan maksimal yang diperbolehkan adalah 6 km per jam.
Selain itu, orang yang menggunakan kendaraan tertentu yang diatur dalam regulasi ini, harus memenuhi ketentuan menggunakan helm, usia paling rendah 12 tahun, hingga tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan.
Menurut dia, pemerintah sudah menegaskan aturan mengenai keselamatan sehingga yang diperlukan sekarang adalah penegakan hukum, termasuk pengawasan prasarana seperti pembatas jalan.
“Jadi jalurnya harus jalur sepeda atau trotoar jalan dengan kesepatan maksimum. Sehingga diharapkan bisa lebih aman sebab ada pemisahan antara kendaraan motor maupun mobil dengan sepeda otoped ini,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (8/7/2020). (Baca juga : Anggota DPRD Ini Sebut Bike Sharing Belum Optimal )
Adapun penegakan hukum akan dilakukan aparat berwenang dalam hal ini kepolisian. “Jadi yang menindak nanti di lapangan itu, aparat kepolisian,” ujarnya.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) resmi mengatur penggunaan sepeda yang menggunakan penggerak motor listrik. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 45 tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Peraturan itu ditetapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 16 Juni 2020 dan diundangkan pada 22 Juni 2020.
Dalam pasal 2 ayat 1 regulasi tersebut menyatakan kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik terdiri atas skuter listrik, sepeda listrik, hoverboard, sepeda roda satu (unicycle), dan otopet.
Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan. Beberapa ketentuan dalam penggunaan kendaraan berpenggerak motor listrik itu disebutkan lebih rinci lagi.
Misalnya, untuk skuter listrik dan sepeda listrik kecepatan paling tinggi adalah 25 km per jam. Sedangkan, untuk hoverboard, unicycle, dan otopet kecepatan maksimal yang diperbolehkan adalah 6 km per jam.
Selain itu, orang yang menggunakan kendaraan tertentu yang diatur dalam regulasi ini, harus memenuhi ketentuan menggunakan helm, usia paling rendah 12 tahun, hingga tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan.
tulis komentar anda