Menteri Hadi Ungkap 5 Pihak yang Kerap Menjadi Bagian Mafia Tanah
Senin, 19 Desember 2022 - 20:27 WIB
Mafia tanah umumnya berasal dari lima unsur. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, setidaknya ada lima unsur pihak yang punya potensi tinggi untuk terlibat dalam praktik mafia tanah . Unsur tersebut sendiri berasal dari oknum BPN, pengacara, pejabat pembuat akta anah (PPAT), oknum camat, dan kepala desa.
"Saya setuju bahwa mafia tanah itu ada lima (unsur) yang bermain, yakni pertama di BPN yang sudah jelas akan saya gebuk terus. Kedua yakni di pengacara, PPAT, camat, dan kepala desa," kata Hadi dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Meski demikian, Menteri Hadi menegaskan bahwa dirinya siap untuk memberantas mafia tanah. Bahkan sampai berikrar tidak takut siapa pun backingan di belakangnya.
Hadi pun membongkar dua tempat para mafia tanah biasa bermain. Pertama tempat ketika harga tanah di wilayah itu tinggi, dan kedua karena tanahnya bermasalah.
"Mereka pasti akan masuk di sana," sambungnya.
Menurutnya, program PTSL (pendaftaran tanah sistemtis lengkap) menjadi salah satu instrumen untuk menekan adanya praktik mafia tanah di lima unsur pejabat tersebut. PTSL menjadi hal yang penting untuk menjaga aset masyarakat agar mempunyai kekuatan hukum dan bisa terlindungi dari penyerobotan mafia tanah, meskipun konsekuensinya harus membayar pajak.
"Karena dengan program PTSL ini, saya yakin bahwa mafia tanah bisa kita tekan," pungkasnya.
"Saya setuju bahwa mafia tanah itu ada lima (unsur) yang bermain, yakni pertama di BPN yang sudah jelas akan saya gebuk terus. Kedua yakni di pengacara, PPAT, camat, dan kepala desa," kata Hadi dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Meski demikian, Menteri Hadi menegaskan bahwa dirinya siap untuk memberantas mafia tanah. Bahkan sampai berikrar tidak takut siapa pun backingan di belakangnya.
Hadi pun membongkar dua tempat para mafia tanah biasa bermain. Pertama tempat ketika harga tanah di wilayah itu tinggi, dan kedua karena tanahnya bermasalah.
"Mereka pasti akan masuk di sana," sambungnya.
Menurutnya, program PTSL (pendaftaran tanah sistemtis lengkap) menjadi salah satu instrumen untuk menekan adanya praktik mafia tanah di lima unsur pejabat tersebut. PTSL menjadi hal yang penting untuk menjaga aset masyarakat agar mempunyai kekuatan hukum dan bisa terlindungi dari penyerobotan mafia tanah, meskipun konsekuensinya harus membayar pajak.
"Karena dengan program PTSL ini, saya yakin bahwa mafia tanah bisa kita tekan," pungkasnya.
(uka)
tulis komentar anda