Gaji Pejabat Bank Tanah Tembus Rp135 Juta, Tunjangannya Gimana?
Jum'at, 23 Desember 2022 - 15:19 WIB
JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah.
Perpres yang diteken pada 21 Desember 2022 mengatur tentang penetapan upah atau honorarium, tunjangan, fasilitas, hingga insentif kinerja yang akan didapat para pejabat bank tanah.
Adapun pejabat struktural yang dimaksud dalam Perpres tersebut adalah Komite, sekretaris komite, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah.
"Pejabat Struktural Bank Tanah memperoleh hak keuangan dan Fasilitas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional berdasarkan tata kelola yang baik," tulis BAB II Pasal 2 Perpres tersebut, dikutip Jumat (23/12/2022).
Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa gaji Kepala Badan Pelaksana ditetapkan sebesar Rp135.000.000. Sedangkan untuk gaji Deputi Pelaksananya 90% dari angka tersebut.
Selanjutnya untuk honorarium yang diberikan kepada Komite, Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, dan Sekretaris dewan pengawas diatur dalam pasal berikutnya.
Ketua Komite memiliki gaji sebesar Rp81 juta atau 60% dari gaji Kepala Badan Pelaksana. Sementara, anggota Komite memiliki gaji 55% dari angka gaji Kepala Badan Pelaksana atau sebesar Rp74,25 juta.
Sedangkan untuk sekretaris Komite bisa mengantongi gaji sebesar 40% dari total gaji Kepala Badan Pelaksana atau sebesar Rp54 juta. Adapun Ketua Dewan Pengawas memiliki gaji 50% dari gaji Kepala Badan Pelaksana sebesar Rp67,5 juta.
Perpres yang diteken pada 21 Desember 2022 mengatur tentang penetapan upah atau honorarium, tunjangan, fasilitas, hingga insentif kinerja yang akan didapat para pejabat bank tanah.
Adapun pejabat struktural yang dimaksud dalam Perpres tersebut adalah Komite, sekretaris komite, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah.
"Pejabat Struktural Bank Tanah memperoleh hak keuangan dan Fasilitas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional berdasarkan tata kelola yang baik," tulis BAB II Pasal 2 Perpres tersebut, dikutip Jumat (23/12/2022).
Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa gaji Kepala Badan Pelaksana ditetapkan sebesar Rp135.000.000. Sedangkan untuk gaji Deputi Pelaksananya 90% dari angka tersebut.
Selanjutnya untuk honorarium yang diberikan kepada Komite, Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, dan Sekretaris dewan pengawas diatur dalam pasal berikutnya.
Ketua Komite memiliki gaji sebesar Rp81 juta atau 60% dari gaji Kepala Badan Pelaksana. Sementara, anggota Komite memiliki gaji 55% dari angka gaji Kepala Badan Pelaksana atau sebesar Rp74,25 juta.
Sedangkan untuk sekretaris Komite bisa mengantongi gaji sebesar 40% dari total gaji Kepala Badan Pelaksana atau sebesar Rp54 juta. Adapun Ketua Dewan Pengawas memiliki gaji 50% dari gaji Kepala Badan Pelaksana sebesar Rp67,5 juta.
tulis komentar anda