Gaji Pejabat Bank Tanah Tembus Rp135 Juta, Tunjangannya Gimana?
loading...
Gaji Kepala Badan Pelaksana Bank Tanah mencapai Rp135 juta per bulan. Ilustrasi Foto/MPI/Eko Purwanto
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 133 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah.
Perpres yang diteken pada 21 Desember 2022 mengatur tentang penetapan upah atau honorarium, tunjangan, fasilitas, hingga insentif kinerja yang akan didapat para pejabat bank tanah.
Adapun pejabat struktural yang dimaksud dalam Perpres tersebut adalah Komite, sekretaris komite, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah.
"Pejabat Struktural Bank Tanah memperoleh hak keuangan dan Fasilitas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional berdasarkan tata kelola yang baik," tulis BAB II Pasal 2 Perpres tersebut, dikutip Jumat (23/12/2022).
Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa gaji Kepala Badan Pelaksana ditetapkan sebesar Rp135.000.000. Sedangkan untuk gaji Deputi Pelaksananya 90% dari angka tersebut.
Selanjutnya untuk honorarium yang diberikan kepada Komite, Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, dan Sekretaris dewan pengawas diatur dalam pasal berikutnya.
Ketua Komite memiliki gaji sebesar Rp81 juta atau 60% dari gaji Kepala Badan Pelaksana. Sementara, anggota Komite memiliki gaji 55% dari angka gaji Kepala Badan Pelaksana atau sebesar Rp74,25 juta.
Sedangkan untuk sekretaris Komite bisa mengantongi gaji sebesar 40% dari total gaji Kepala Badan Pelaksana atau sebesar Rp54 juta. Adapun Ketua Dewan Pengawas memiliki gaji 50% dari gaji Kepala Badan Pelaksana sebesar Rp67,5 juta.
Anggota Dewan Pengawas sendiri memiliki gaji yang setara dengan Deputi Badan Pelaksana yaitu 90% dari gaji Kepala Badan Pelaksana yaitu di angka Rp121,5 juta. "Honorarium sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan," tulis Pasal 5 ayat (3).
Di luar gaji tersebut, para pejabat struktural bank tanah itu juga mendapatkan fasilitas lengkap dari negara dengan adsnay tunjangan hari raya, komunikasi, transportasi, perumahan, dan purna jabatan.
Untuk tunjangan Perumahan diberikan sebesar 25% dari gaji Kepala Badan Pelaksana dan 25% persen dari Gaji Deputi Badan Pelaksana yang diberikan untuk kedua jabatan tersebut. Sama seperti Gaji, uang tersebut diberikan setiap bulan, masing-masing mendapatkan Rp33,75 juta dan Rp30,37 juta.
Jika dikalikan maka Kepala Badan Pelaksana dalam satu bulan bisa mengantongi paling tidak Rp168,75 juta, sedangkan untuk Deputi Bidang Pelaksana Rp151,87 juta per bulan.
Jumlah tersebut hanya berasal dari gaji dan tunjangan rumah, belum termasuk Tunjangan Komunikasi, transportasi yang akan dihitung sesuai pengeluaran per bulan. Belum lagi tunjangan purna jabatan yang akan diberikan setelah masa jabatan usai.
"Pendanaan yang digunakan untuk hak keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah bersumber dari kekayaan Bank Tanah," tulis BAB III pasal 22 tentang Pendataan.
Perpres yang diteken pada 21 Desember 2022 mengatur tentang penetapan upah atau honorarium, tunjangan, fasilitas, hingga insentif kinerja yang akan didapat para pejabat bank tanah.
Adapun pejabat struktural yang dimaksud dalam Perpres tersebut adalah Komite, sekretaris komite, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, Kepala dan Deputi Badan Pelaksana Bank Tanah.
"Pejabat Struktural Bank Tanah memperoleh hak keuangan dan Fasilitas dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang secara proporsional berdasarkan tata kelola yang baik," tulis BAB II Pasal 2 Perpres tersebut, dikutip Jumat (23/12/2022).
Kemudian pada Pasal 4 disebutkan bahwa gaji Kepala Badan Pelaksana ditetapkan sebesar Rp135.000.000. Sedangkan untuk gaji Deputi Pelaksananya 90% dari angka tersebut.
Selanjutnya untuk honorarium yang diberikan kepada Komite, Sekretaris Komite, Dewan Pengawas, dan Sekretaris dewan pengawas diatur dalam pasal berikutnya.
Ketua Komite memiliki gaji sebesar Rp81 juta atau 60% dari gaji Kepala Badan Pelaksana. Sementara, anggota Komite memiliki gaji 55% dari angka gaji Kepala Badan Pelaksana atau sebesar Rp74,25 juta.
Sedangkan untuk sekretaris Komite bisa mengantongi gaji sebesar 40% dari total gaji Kepala Badan Pelaksana atau sebesar Rp54 juta. Adapun Ketua Dewan Pengawas memiliki gaji 50% dari gaji Kepala Badan Pelaksana sebesar Rp67,5 juta.
Anggota Dewan Pengawas sendiri memiliki gaji yang setara dengan Deputi Badan Pelaksana yaitu 90% dari gaji Kepala Badan Pelaksana yaitu di angka Rp121,5 juta. "Honorarium sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan," tulis Pasal 5 ayat (3).
Di luar gaji tersebut, para pejabat struktural bank tanah itu juga mendapatkan fasilitas lengkap dari negara dengan adsnay tunjangan hari raya, komunikasi, transportasi, perumahan, dan purna jabatan.
Untuk tunjangan Perumahan diberikan sebesar 25% dari gaji Kepala Badan Pelaksana dan 25% persen dari Gaji Deputi Badan Pelaksana yang diberikan untuk kedua jabatan tersebut. Sama seperti Gaji, uang tersebut diberikan setiap bulan, masing-masing mendapatkan Rp33,75 juta dan Rp30,37 juta.
Jika dikalikan maka Kepala Badan Pelaksana dalam satu bulan bisa mengantongi paling tidak Rp168,75 juta, sedangkan untuk Deputi Bidang Pelaksana Rp151,87 juta per bulan.
Jumlah tersebut hanya berasal dari gaji dan tunjangan rumah, belum termasuk Tunjangan Komunikasi, transportasi yang akan dihitung sesuai pengeluaran per bulan. Belum lagi tunjangan purna jabatan yang akan diberikan setelah masa jabatan usai.
"Pendanaan yang digunakan untuk hak keuangan dan Fasilitas Pejabat Struktural Bank Tanah bersumber dari kekayaan Bank Tanah," tulis BAB III pasal 22 tentang Pendataan.
(ind)
Explore More