Lewati Target, KLHK Setor Rp6,38 Triliun ke Kas Negara di 2022
Rabu, 18 Januari 2023 - 15:28 WIB
JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menggatakan, selama tahun 2022 kementeriannya memberikan sumbangan pendapatan negara bukan pajak ( PNBP ) ke rekening kas umum negara sebesar Rp6,38 triliun. Jumlah itu lebih besar dari yang ditargetkan.
"Kami mampu memberikan sumbangan PNBP ke rekening kas umum negara sebesar 119,37% dari target PNBP sebesar Rp5,54 triliun," kata Menteri Siti dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Menteri LHK menguraikan, PNBP tersebut meliputi setoran dari sumber daya alam sektor kehutanan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, serta iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebesar Rp2,93 triliun. Kemudian, PNBP yang bersumber dari penggunaan kawasan hutan Rp2,93 triliun, PNBP lainnya Rp519,27 miliar, dan PNBP umum Rp202,12 miliar.
Selain menyetor pendapatan ke kas negara, Menteri LHK juga mengungkapkan capaian kinerja realisasi anggaran yang positif sepanjang tahun lalu. Dari anggaran Rp6,5 triliun terealisasi sebesar 97,58% atau setara Rp6,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 94,95%.
"Kami juga melaporkan tentang penilaian BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2017 sampai 2022," pungkasnya.
"Kami mampu memberikan sumbangan PNBP ke rekening kas umum negara sebesar 119,37% dari target PNBP sebesar Rp5,54 triliun," kata Menteri Siti dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Menteri LHK menguraikan, PNBP tersebut meliputi setoran dari sumber daya alam sektor kehutanan berupa provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, serta iuran izin usaha pemanfaatan hutan sebesar Rp2,93 triliun. Kemudian, PNBP yang bersumber dari penggunaan kawasan hutan Rp2,93 triliun, PNBP lainnya Rp519,27 miliar, dan PNBP umum Rp202,12 miliar.
Selain menyetor pendapatan ke kas negara, Menteri LHK juga mengungkapkan capaian kinerja realisasi anggaran yang positif sepanjang tahun lalu. Dari anggaran Rp6,5 triliun terealisasi sebesar 97,58% atau setara Rp6,3 triliun, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang hanya 94,95%.
"Kami juga melaporkan tentang penilaian BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian selama enam tahun berturut-turut sejak tahun 2017 sampai 2022," pungkasnya.
(uka)
tulis komentar anda