Ganjar Pranowo Naikkan Bantuan Kartu Jateng Sejahtera Jadi Rp4,4 Juta
loading...
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo saat memberikan bantuan Program Kartu Jateng Sejahtera. FOTO/dok.Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang diinisiasi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sejak tahun 2017 silam terus menjadi solusi penanganan kemiskinan. Hingga kini, KJS telah mengcover 12.764 fakir miskin tidak produktif tiap tahunnya yang belum tersentuh bantuan.
"Kartu Jateng Sejahtera itu saya pakai untuk mengisi mereka yang mohon maaf tidak mampu, tidak terjangkau data, tidak bisa masuk syarat (penerima bantuan)," kata Ganjar Pranowo, saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2023).
KJS merupakan program bantuan sosial tunai dengan sasaran di antaranya fakir miskin tidak produktif dan penyandang disabilitas (mental retardasi, psikotik dan eks psikotik, disabilitas fisik berat dan disabilitas mental). Kemudian penderita penyakit kronis, antara lain tuberculosis (TBC), stroke, kanker atau tumor ganas, gagal ginjal dan paru-paru flek.
Dari pertama kali diluncurkan, masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp3 juta dalam satu tahun. Pencairannya dibagikan secara bertahap setiap tiga bulan sekali dengan besaran Rp750 ribu per bulan.
Namun seiring kuatnya komitmen untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2023, Ganjar menaikkan jumlah bantuan yang diberikan berjumlah Rp1,4 juta dan menjadi Rp4,4 juta per KJS.
Komitmen itu juga, kata Ganjar, untuk menjalankan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
"Dari tahun ke tahun kita selalu meminta info dari kades, bupati, wali kota, ada tidak warganya yang mengalami situasi seperti itu. Kalau ada, bagaimana treatmenmu, kalau tidak ada, kasih ke saya agar saya kasih jaminan melalui Kartu Jateng Sejahtera sehingga mereka tercover terus kebutuhannya setiap saat," jelas Ganjar.
Adapun sumber anggaran Program Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) KJS bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 pada DPA Dinas Sosial di masing-masing kabupaten dan kota. Salah seorang penerima bantuan KJS, Rumyati, warga Nyalembeng, Kecamatan Pulosari, Pemalang mengaku senang dengan adanya bantuan sosial tunai melalui KJS tersebut. "Iya senang, karena mendapat bantuan dari Pak Ganjar," ucap Rumyati.
Sehari-hari, Rumyati hidup di rumah berdinding papan kayu dengan keterbatasan penglihatan dan mata sebelah kiri tidak berfungsi normal. Selain itu, dia terkena gangguan saraf yang membuat tubuhnya tidak bisa beraktivitas saat kambuh. "Tidak kerja, karena kalau kumat sakit di kepala dan kaki. Tiap hari ngemong (menjaga) cucu," ujar Rumyati.
Rumyati sendiri telah menerima KJS sejak satu tahun lalu. Uang yang diterimanya tiga bulan sekali itu dimanfaatkan untuk berobat dan biaya makan sehari-hari. Ia pun menyebutkan, pertama kali menerima bantuan pemerintah baru pada era kepemimpinan Ganjar, sebelumnya tidak pernah. "Uangnya buat beli obat kalau lagi kumat. Sisanya buat makan. Alhamdulillah dapat bantuan, dulu-dulu tidak pernah dapat bantuan, baru kali ini (KJS)," tutur Rumyati.
"Kartu Jateng Sejahtera itu saya pakai untuk mengisi mereka yang mohon maaf tidak mampu, tidak terjangkau data, tidak bisa masuk syarat (penerima bantuan)," kata Ganjar Pranowo, saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2023).
KJS merupakan program bantuan sosial tunai dengan sasaran di antaranya fakir miskin tidak produktif dan penyandang disabilitas (mental retardasi, psikotik dan eks psikotik, disabilitas fisik berat dan disabilitas mental). Kemudian penderita penyakit kronis, antara lain tuberculosis (TBC), stroke, kanker atau tumor ganas, gagal ginjal dan paru-paru flek.
Dari pertama kali diluncurkan, masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp3 juta dalam satu tahun. Pencairannya dibagikan secara bertahap setiap tiga bulan sekali dengan besaran Rp750 ribu per bulan.
Namun seiring kuatnya komitmen untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah, pada tahun anggaran 2023, Ganjar menaikkan jumlah bantuan yang diberikan berjumlah Rp1,4 juta dan menjadi Rp4,4 juta per KJS.
Komitmen itu juga, kata Ganjar, untuk menjalankan Pasal 34 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.
"Dari tahun ke tahun kita selalu meminta info dari kades, bupati, wali kota, ada tidak warganya yang mengalami situasi seperti itu. Kalau ada, bagaimana treatmenmu, kalau tidak ada, kasih ke saya agar saya kasih jaminan melalui Kartu Jateng Sejahtera sehingga mereka tercover terus kebutuhannya setiap saat," jelas Ganjar.
Adapun sumber anggaran Program Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) KJS bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2023 pada DPA Dinas Sosial di masing-masing kabupaten dan kota. Salah seorang penerima bantuan KJS, Rumyati, warga Nyalembeng, Kecamatan Pulosari, Pemalang mengaku senang dengan adanya bantuan sosial tunai melalui KJS tersebut. "Iya senang, karena mendapat bantuan dari Pak Ganjar," ucap Rumyati.
Sehari-hari, Rumyati hidup di rumah berdinding papan kayu dengan keterbatasan penglihatan dan mata sebelah kiri tidak berfungsi normal. Selain itu, dia terkena gangguan saraf yang membuat tubuhnya tidak bisa beraktivitas saat kambuh. "Tidak kerja, karena kalau kumat sakit di kepala dan kaki. Tiap hari ngemong (menjaga) cucu," ujar Rumyati.
Rumyati sendiri telah menerima KJS sejak satu tahun lalu. Uang yang diterimanya tiga bulan sekali itu dimanfaatkan untuk berobat dan biaya makan sehari-hari. Ia pun menyebutkan, pertama kali menerima bantuan pemerintah baru pada era kepemimpinan Ganjar, sebelumnya tidak pernah. "Uangnya buat beli obat kalau lagi kumat. Sisanya buat makan. Alhamdulillah dapat bantuan, dulu-dulu tidak pernah dapat bantuan, baru kali ini (KJS)," tutur Rumyati.
(nng)
Lihat Juga :
