Sri Mulyani Ajak Pelaku Usaha Tangkap Sinyal Anomali
Jum'at, 27 Januari 2023 - 20:35 WIB
loading...
Sri Mulyani mengajak pelaku usaha untuk bersama-sama menangkap sinyal kondisi global. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku usaha dapat mewujudkan perbaikan ekonomi, bahkan di masa tersulit sekalipun, seperti pandemi. Menurutnya, Indonesia telah mengelola pandemi Covid-19 dengan sangat baik.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Pemberian Insentif Kendaraan Listrik Tinggal Selangkah Lagi
"Di tahun 2023, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik. Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi," ujar Sri saat melakukan kunjungan kerja ke Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Untuk mampu melewati kondisi tersebut, Sri mengatakan pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat. Pemerintah melalui Bea Cukai pun akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
"Hal tersebut juga menjadi perwujudan tugas dan fungsi yang diemban Bea Cukai, yaitu trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri," ucap Sri.
Upaya ini terbukti berhasil dengan survei evaluatif Bea Cukai di tahun 2022 dalam rangka meninjau kondisi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 yang menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil survei tersebut, kondisi dan kontribusi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 secara umum lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020.
Sebagai rincian, dari sisi tenaga kerja, presentasi tenaga kerja terlatih pada perusahaan KB meningkat sebesar 1% dan pada perusahaan KITE meningkat sebesar 3%. Dari sisi investasi, di tahun 2021 penambahan investasi meningkat sebesar Rp103 milliar pada perusahaan KB dan Rp30,59 milliar pada perusahaan KITE.
Untuk indirect economic activity, di tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional. Peningkatan terbesar terlihat pada jenis usaha akomodasi (188,78%), sektor perdagangan (165,32%), makanan (173,62%), dan transportasi (128,52%).
Baca juga: Usung Konsep Baru, JAW 2023 Gabungkan Otomotif dengan Gaya Hidup
"Hal yang sama terjadi untuk fasilitas KB, peningkatan terbesar yaitu pada sektor makanan (66,52%), disusul transportasi (55,58%), perdagangan (35,04%), dan akomodasi (24,64%)," pungkas Sri.
Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Pemberian Insentif Kendaraan Listrik Tinggal Selangkah Lagi
"Di tahun 2023, tantangan telah bergeser dari risiko kesehatan menjadi risiko finansial dan geopolitik. Dunia tengah menghadapi ancaman disrupsi ekonomi, kenaikan harga komoditas, inflasi, merosotnya kondisi sosial, dan pelemahan ekonomi yang berimbas terhadap ketahanan pangan dan energi, serta perubahan global supply chain yang di beberapa negara telah memicu gerak inflasi," ujar Sri saat melakukan kunjungan kerja ke Cikarang, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Untuk mampu melewati kondisi tersebut, Sri mengatakan pemerintah dan pelaku usaha harus terus berkolaborasi serta mampu menangkap sinyal anomali untuk dapat diterjemahkan dalam formula kebijakan yang tepat. Pemerintah melalui Bea Cukai pun akan terus berupaya mendukung para pelaku usaha dengan beberapa kebijakan strategis, di antaranya memberikan fasilitas dan insentif di bidang kepabeanan, berupa fasilitas kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
"Hal tersebut juga menjadi perwujudan tugas dan fungsi yang diemban Bea Cukai, yaitu trade facilitator dan industrial assistance, khususnya dalam optimalisasi utilisasi fasilitas kepabeanan untuk mendukung industri dalam negeri," ucap Sri.
Upaya ini terbukti berhasil dengan survei evaluatif Bea Cukai di tahun 2022 dalam rangka meninjau kondisi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 yang menunjukkan hasil positif. Berdasarkan hasil survei tersebut, kondisi dan kontribusi perusahaan KB dan KITE pada tahun 2021 secara umum lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020.
Sebagai rincian, dari sisi tenaga kerja, presentasi tenaga kerja terlatih pada perusahaan KB meningkat sebesar 1% dan pada perusahaan KITE meningkat sebesar 3%. Dari sisi investasi, di tahun 2021 penambahan investasi meningkat sebesar Rp103 milliar pada perusahaan KB dan Rp30,59 milliar pada perusahaan KITE.
Untuk indirect economic activity, di tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah dan jenis usaha di sekitar perusahaan penerima fasilitas KB dan KITE secara regional. Peningkatan terbesar terlihat pada jenis usaha akomodasi (188,78%), sektor perdagangan (165,32%), makanan (173,62%), dan transportasi (128,52%).
Baca juga: Usung Konsep Baru, JAW 2023 Gabungkan Otomotif dengan Gaya Hidup
"Hal yang sama terjadi untuk fasilitas KB, peningkatan terbesar yaitu pada sektor makanan (66,52%), disusul transportasi (55,58%), perdagangan (35,04%), dan akomodasi (24,64%)," pungkas Sri.
(uka)
Lihat Juga :
