Akselerasi Hilirisasi, Menko Airlangga Tinjau Kemajuan KEK JIIPE hingga Smelter Freeport

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto meninjau secara langsung tingkat kemajuan pengembangan KEK Java Integrated Industrial and Ports State (JIIPE) Gresik serta proses pembangunan Manyar Smelter Freeport yang berlokasi di dalam kawasan KEK JIIPE tersebut. Manyar Smelter Freeport merupakan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia yang tengah dibangun di KEK JIIPE.

"Pemerintah mengapresiasi kepada PTFI karena progress sejak di-groundbreaking oleh Bapak Presiden ini sudah mencapai 51,7% dan ini progress yang sesuai dengan yang tadi disampaikan dan di tempat kita berdiri ini dilaporkan sudah lebih dari 18.000 pile sudah ditanam dan ini 100% selesai dan ini adalah investasi yang luar biasa," ujar Menko Airlangga melalui pernyataannya, Kamis (2/2/2023).



Menurut dia smelter tersebut merupakan smelter tembaga design single line terbesar di dunia yang dibangun sebagaimana mandat di dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Smelter yang dibangun dengan kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 1,7 juta ton per tahun dan fasilitas Precious Metal Refinery sebesar 6.000 ton per tahun tersebut, memiliki kumulatif kemajuan pembangunan hingga 31 Desember 2022 mencapai 51,7%
dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2023, serta diperasionalkan mulai tahun 2024.

Menyerap tenaga kerja hingga sebanyak 11.000 orang, smelter tersebut dibangun dengan menelan biaya investasi hingga USD1.63 miliar atau sekitar Rp25,5 triliun. Hal ini merupakan wujud komitmen PT Freeport Indonesia dalam mendukung upaya hilirisasi yang dilakukan pemerintah.

Sejumlah dukungan juga telah diberikan Pemerintah bagi pembangunan smelter tersebut seperti penetapan Kawasan Pabean di area PT Freeport Indonesia, penerbitan masterlist Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut PDRI atas impor barang modal dan untuk pembangunan PT Freeport Indonesia.

"Pemerintah berharap bahwa project ini bisa selesai di akhir tahun ini, mechanical commissioning dan sesuai perencanaan di bulan Mei 2024 production-nya bisa keluar," tegas Menko Airlangga.

Kunjungan dilanjutkan dengan meninjau pengembangan KEK JIIPE Gresik yang memiliki luas sebesar 2.167 hektare dan beroperasi sebagai KEK melalui Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2021 tentang KEK Gresik pada 28 Juni 2022. KEK JIIPE Gresik memiliki kegiatan utama di bidang industri metal (smelter), elektronik, kimia, energi, dan logistik tersebut juga diharapkan dapat menjadi pusat perekonomian baru bagi Provinsi Jawa Timur.



KEK JIIPE Gresik yang dibangun dengan konsep efisiensi biaya logistik tersebut, menggabungkan infrastruktur yang mencakup pelabuhan dalam, pelabuhan kering, dan akses tol ke berbagai saluran distribusi pasar domestik dan internasional.

KEK JIIPE Gresik saat ini juga telah memiliki 19 tenant serta telah merealisasikan investasi sebesar Rp33,2 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja hingga sebanyak 14.000 orang. Sejumlah fasilitas dan infastruktur pendukung juga telah tersedia pada KEK tersebut dan beberapa pembangunan fasilitas lain seperti kantor pengelola, pipa air JIIPE – Sembayat,
proyek konstruksi ramp GI, proyek jembatan utilitas BKMS, serta proyek pembangunan ground water tank juga tengah digarap.

"Saat ini Kawasan Industri Berikat JIIPE telah berubah menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, ini merupakan zona yang menunjukan bahwa kawasan dapat dibangun berbasis desain Kawasan," ujar Menko Airlangga.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Menteri Perindustrian, Wakil Menteri Perdagangan, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Sekretaris Kemenko Perekonomian, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan BUMN, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam, Staf Ahli Menteri Perindustrian

Menghadapi pusaran tantangan ketidakpastian kondisi perekonomian global, penguatan iklim investasi dan bisnis menjadi salah satu amunisi Pemerintah yang sekaligus untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional. Penguatan tersebut juga terwujud pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang diproyeksikan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, hingga peningkatan daya saing dan nilai tambah.