Singgung Kasus Asabri, Jiwasraya, hingga Indosurya, Jokowi: Rakyat Nangis-nangis
Senin, 06 Februari 2023 - 13:00 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo meminta pengawasan terhadap produk jasa keuangan seperti asuransi, pinjaman online, investasi, hingga biro haji dan umrah semakin ditingkatkan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal hingga investasi bodong membuat rakyat sengsara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun meminta otoritas meningkatkan pengawasan terhadap produk jasa keuangan mulai dari asuransi, pinjol, investasi, hingga biro haji dan umrah.
“Masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Pengawasannya betul-betul harus detail,” tandas Jokowi dalam sambutannya pada pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023, Senin (6/2/2023).
Pengawasan yang ketat bertujuan agar masyarakat tak lagi menjadi korban dan mengalami kerugian. Kepala Negara menyebutkan beberapa kasus jasa keuangan yang terjadi dan cukup besar kerugiannya. Mulai kasus Asabri, Jiwasraya hingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
"Saya minta betul-betul urusan asuransi utamanya pinjol, investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah Asabri, Jiwasraya Rp17 triliun, Rp23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha. Sampai hapal saya itu karena baca. (Juga) unit link," urai presiden.
Baca juga: Ini Puluhan Aplikasi Pinjol Ilegal Baru yang Muncul di 2023
Jokowi mengaku sudah banyak mendengar keluhan masyarakat terkait beberapa kasus tersebut. Harapan para korban hanya satu, yaitu uangnya kembali.
"Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik. Karena waktu saya ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis cerita juga kena itu," ungkapnya.
"Waktu di (acara peringatan) Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," tegas mantan Gubernur DKI.
Baca juga: Harta Orang Terkaya Asia Raib Rp1.800 Triliun Bikin India Oleng, Jokowi: Hati-hati!
Jokowi menyebut bahwa pelaporan keluhan atas kasus-kasus penipuan atau kejahatan di sektor jasa keuangan hingga saat ini belum juga tuntas. "Sering pelaporan keluhan, pelaporan keluhan sudah tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023 juga belum tuntas,” tukasnya.
Presiden pun mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga karena menjadi penopang penting industri jasa keuangan. Lunturnya kepercayaan masyarakat bisa berakibat besar pada industri jasa keuangan. “Yang kita bangun adalah kepercayaan, kalau sudah kehilangan itu sulit untuk membangun kembali,” tandas presiden asal Surakarta itu.
“Masyarakat memerlukan perlindungan yang pasti terhadap produk jasa keuangan. Pengawasannya betul-betul harus detail,” tandas Jokowi dalam sambutannya pada pertemuan Industri Jasa Keuangan Tahun 2023, Senin (6/2/2023).
Pengawasan yang ketat bertujuan agar masyarakat tak lagi menjadi korban dan mengalami kerugian. Kepala Negara menyebutkan beberapa kasus jasa keuangan yang terjadi dan cukup besar kerugiannya. Mulai kasus Asabri, Jiwasraya hingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya.
"Saya minta betul-betul urusan asuransi utamanya pinjol, investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian yang sudah-sudah Asabri, Jiwasraya Rp17 triliun, Rp23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha. Sampai hapal saya itu karena baca. (Juga) unit link," urai presiden.
Baca juga: Ini Puluhan Aplikasi Pinjol Ilegal Baru yang Muncul di 2023
Jokowi mengaku sudah banyak mendengar keluhan masyarakat terkait beberapa kasus tersebut. Harapan para korban hanya satu, yaitu uangnya kembali.
"Rakyat itu hanya minta satu, duit saya balik, uang saya balik. Karena waktu saya ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis cerita juga kena itu," ungkapnya.
"Waktu di (acara peringatan) Imlek juga sama, nangis-nangis itu juga. Di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," tegas mantan Gubernur DKI.
Baca juga: Harta Orang Terkaya Asia Raib Rp1.800 Triliun Bikin India Oleng, Jokowi: Hati-hati!
Jokowi menyebut bahwa pelaporan keluhan atas kasus-kasus penipuan atau kejahatan di sektor jasa keuangan hingga saat ini belum juga tuntas. "Sering pelaporan keluhan, pelaporan keluhan sudah tahun 2020 sampai sekarang tahun 2023 juga belum tuntas,” tukasnya.
Presiden pun mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat harus dijaga karena menjadi penopang penting industri jasa keuangan. Lunturnya kepercayaan masyarakat bisa berakibat besar pada industri jasa keuangan. “Yang kita bangun adalah kepercayaan, kalau sudah kehilangan itu sulit untuk membangun kembali,” tandas presiden asal Surakarta itu.
(ind)
Lihat Juga :
