Gegara yang Lain Sukses, Garuda Latah Tuntut Ganti Rugi ke Airbus

JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan menempuh jalur hukum atas dugaan kasus penyuapan pengadaan pesawat kepada Airbus. Pengadaan pesawat itu dilakukan sejak 2011-2015 lalu, dan Airbus diduga terlibat memberi suap untuk memuluskan pembelian pesawat dari perusahaanya.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, langkah hukum yang ditempuh maskapai penerbangan pelat merah tersebut bertujuan agar pihak Airbus memberikan ganti rugi. Melalui bantuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Garuda Indonesia siap menempuh jalur hukum melalui pemerintahan Inggris.

“Kami lagi proses litigasi minta ganti kerugian lewat pemerintah Inggris dengan bantuan Kemenkumham menyampaikan surat. Memang harus diakui Airbus ada proses bribery tidak fair waktu belinya,” ujar Irfan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/7/2020). ( Baca juga:KPK Kantongi Tersangka Baru Kasus Suap Proyek Lampung Selatan )

Irfan mengungkapkan, persoalan dugaan suap pengadaan pesawat tidak hanya terjadi antara Airbus dengan Indonesia, dalam hal ini Garuda Indonesia. Namun, kata dia, ada sejumlah negara juga mempunyai persoalan dengan produsen penerbangan komersial asal Prancis tersebut.

Dia menyebut, sejumlah negara yang bermasalah dengan Airbus di antaranya, Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Namun demikian, lanjut irfan, Airbus sudah menyelesaikan persoalan dengan membayar 3,6 miliar Euro kepada ketiga negara tersebut.

Karena itu, langkah yang dilakukan negara-negara asing itu akan diikuti oleh Garuda Indonesia. “Airbus sudah bayar 3,6 miliar Euro ke tiga negara. Amerika Serikat, Perancis, dan Inggris. Ini kami lagi proses mendapatkannya kembali,” ungkapnya.

Untuk diketahui, kasus suap yang melibatkan perusahaan produsen pesawat Airbus ini terjadi selama tahun 2011-2015. Waktu itu Airbus memberi suap kepada pejabat di lima negara, yaitu Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, Ghana, dan Indonesia.

Suap kepada pejabat di Indonesia diduga diterima oleh mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Pada 8 Mei 2020, Emirsyah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pidana pencucian uang.

Garuda Indonesia Tunda Empat Armada Airbus dan Boeing

Selain menuntut ganti rugi kepada Airbus, maskapai penerbangan nasional pelat merah ini juga menunda kedatangan empat armada pesawat baru Airbus. Irfan menyebut, pihaknya memang sengaja melakukan hal itu. Dari hasil negosiasi dengan pihak Airbus, maka empat pesawat baru resmi ditunda.

Dalam RDP, dirinya menjelaskan bahwa penundaan tersebut seiring dengan merosotnya keuangan perseroan akibat dampak dari Covid-19.

"Tahun ini seharusnya Garuda menerima empat pesawat Airbus. Kami sedang negosiasi dengan Airbus untuk menunda penerimaan itu," ungkapnya.

Selain itu, perseroan juga akan negosiasi pesanan Boeing 737 MAX 8 lantaran tengah grounded usai insiden kecelakaan Lion Air pada Oktober 2018 lalu. Total, Garuda Indonesia masih memiliki 49 pesanan Boeing 737 MAX 8 yang belum datang.

"Kesepakatan semua pesawat tersebut kita grounded-kan. Secara kontrak kami seharusnya menerima 49 unit. Struktur personel kami memang disiapkan untuk kedatangan pesawat tersebut, disiapkan untuk penambahan rute dan jumlah penumpang,” jelasnya.