Keluhkan Program B35, SPKS: Hanya Dinikmati Raksasa Sawit

JAKARTA - Peluncuran program B35 dianggap mengabaikan penyaluran subsidi yang dinilai salah sasaran dalam program sebelumnya, B30. Serikat Petani Kelapa Sawit ( SPKS ) menyatakan program ini hanya akan dinikmati oleh segelintir korporasi besar yang menguasai industri sawit dari hulu hingga ke hilir.



Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Manseutus Darto, mempertanyakan program B35 ditujukan untuk kepentingan siapa? Pasalnya, becermin dari mandatori B30, kebijakan itu berdampak pada peningkatan harga produk turunan sawit.

"Dampak dari kebijakan B35 adalah dapat meningkatkan harga pangan termasuk minyak goreng. Selain itu harga tandan buah segar di tingkat petani juga akan tergerus karena mengikuti harga CPO," kata Darto, dalam keterangannya, Selasa (7/2/2023).

Darto melanjutkan, untuk merespons program B35, SPKS meluncurkan laporan baru dan sekaligus mengingatkan pemerintah terkait perbaikan tata kelola biodiesel yang selama ini tidak transparan dan tidak melibatkan petani skala kecil dalam rantai pasok. Laporan SPKS mengungkap, sepanjang 2019-2021 BPDPKS menghimpun dana pungutan ekspor CPO senilai Rp70,99 triliun.

"Dalam waktu yang sama sekitar Rp66,78 triliun mengalir untuk subsidi biodiesel atau 94,07% dari dana yang terhimpun," jelas Darto.

Menurut Darto, melalui Perpres No. 66 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit, dinyatakan bahwa penghimpunan dana ditujukan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.



Tujuan Program pengembangan kelapa sawit berkelanjutan antara lain adalah mendorong penelitian dan pengembangan, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit.

Namun alokasi anggaran untuk program-program tersebut tidak proporsional. Laporan SPKS menunjukkan bahwa pada tahun 2019 realisasi belanja BPDPKS terbesar adalah untuk pembayaran selisih harga biodiesel, yaitu 97,09%.