Sempat Ditolak China, Pembengkakan Biaya Kereta Cepat Disepakati Rp18,2 Triliun
Senin, 13 Februari 2023 - 17:06 WIB
loading...
Indonesia dan China akhirnya menyepakati nilai pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar USD1,2 miliar atau setara Rp18,2 triliun. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Setelah sempat diwarnai penolakan dan perdebatan, Indonesia dan China akhirnya menyepakati nilai pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) sebesar USD1,2 miliar atau setara Rp18,2 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi dari hasil audit pertama BPKP di angka USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kesepakatan pembengkakan biaya mega proyek di sektor transportasi tersebut segera dilaporkan ke BPKP dan Komite KCJB agar disesuaikan.
"Kita sepakat dengan angka cost overrun USD1,2 billion, ini sedang kita rapikan terkait pajak klering frekuensi sudah sepakat angkanya. Kita akan ke BPKP dan Komite," papar Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di gedung DPR, Senin (13/2/2023).
Sebagai catatan, berdasarkan data 2022 lalu, biaya kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak hingga USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Membengkaknya anggaran kereta cepat sempat diperdebatkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.
Baca juga: RI-China Sepakati Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, Ditambal PMN Rp3,2 Triliun
Konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang disodorkan pihak PSBI. Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga pajak. Lantaran tidak mengakui, menurut Tiko, China meminta agar nilai cost overrun KCJB lebih kecil dari perhitungan PSBI.
"China sebenarnya minta angka ini (cost overrun) turun. Mereka nggak akui biaya PLN, pajak, dan Telkom. Kita berdebat juga di situ, mereka maunya lebih rendah," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Baca juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak, Indonesia Akan Ngutang Lagi ke China
China Railway International Co. Ltd, menilai biaya untuk menambal cost overrun merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Hanya saja, PSBI melalui Kementerian BUMN menegosiasi agar China ikut bertanggung jawab atas pembengkakan dana mega proyek tersebut.
"Mereka merasa biaya itu merupakan kewajiban bagian pemerintah Indonesia, tapi kami negosiasi supaya itu bisa dibayar," paparnya.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, kesepakatan pembengkakan biaya mega proyek di sektor transportasi tersebut segera dilaporkan ke BPKP dan Komite KCJB agar disesuaikan.
"Kita sepakat dengan angka cost overrun USD1,2 billion, ini sedang kita rapikan terkait pajak klering frekuensi sudah sepakat angkanya. Kita akan ke BPKP dan Komite," papar Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo saat ditemui di gedung DPR, Senin (13/2/2023).
Sebagai catatan, berdasarkan data 2022 lalu, biaya kereta cepat Jakarta-Bandung bengkak hingga USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Membengkaknya anggaran kereta cepat sempat diperdebatkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co. Ltd.
Baca juga: RI-China Sepakati Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, Ditambal PMN Rp3,2 Triliun
Konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang disodorkan pihak PSBI. Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga pajak. Lantaran tidak mengakui, menurut Tiko, China meminta agar nilai cost overrun KCJB lebih kecil dari perhitungan PSBI.
"China sebenarnya minta angka ini (cost overrun) turun. Mereka nggak akui biaya PLN, pajak, dan Telkom. Kita berdebat juga di situ, mereka maunya lebih rendah," ungkapnya beberapa waktu lalu.
Baca juga: Biaya Kereta Cepat Bengkak, Indonesia Akan Ngutang Lagi ke China
China Railway International Co. Ltd, menilai biaya untuk menambal cost overrun merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Hanya saja, PSBI melalui Kementerian BUMN menegosiasi agar China ikut bertanggung jawab atas pembengkakan dana mega proyek tersebut.
"Mereka merasa biaya itu merupakan kewajiban bagian pemerintah Indonesia, tapi kami negosiasi supaya itu bisa dibayar," paparnya.
(ind)
Lihat Juga :
