Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
RI-China Sepakati Pembengkakan Biaya Kereta Cepat, Ditambal PMN Rp3,2 Triliun
loading...
Indonesia dan China telah menyepakati nilai pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Indonesia dan China menyepakati nilai pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Nilai pembengkakan akan segera diselesaikan konsorsium melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Hal itu disampaikan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI. Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, memastikan pembengkakan biaya KCJB akan ditambal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3,2 triliun.
"Terima kasih Bapak Ibu (Komisi VI DPR) atas persetujuan tambahan PMN untuk cost overrun telah masuk di akhir periode,” ujarnya, Senin (13/2/2023)
“Dan ini dari Beijing, kita telah sepakat cost overrun yang sudah disepakati oleh pihak Indonesia dan China, sehingga cair segera ke KCIC," imbuh Tiko. Meski begitu, dia enggan merinci nominal cost overrun yang disepakati oleh Indonesia dan China saat ini.
Sebagai catatan, data pada 2022 lalu, biaya kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak hingga USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Pembengkakan anggaran kereta cepat sempat diperdebatkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co Ltd.
Konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang disodorkan pihak PSBI. Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga pajak.Lantaran tidak mengakui, lanjut Tiko, China meminta agar nilai cost overrun KCJB lebih kecil dari perhitungan PSBI.
"China sebenarnya minta angka ini (cost overrun) turun. Mereka nggak akui biaya PLN, pajak, dan Telkom. Kita berdebat juga di situ, mereka maunya lebih rendah," ujarnya beberapa waktu lalu.
China Railway International Co Ltd, menilai biaya untuk menambal cost overrun merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Namun, PSBI melalui Kementerian BUMN menegosiasi agar China ikut bertanggung jawab atas pembengkakan dana mega proyek tersebut.
"Mereka merasa biaya itu merupakan kewajiban bagian pemerintah Indonesia, tapi kami negosiasi supaya itu bisa dibayar," bebernya.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI. Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, memastikan pembengkakan biaya KCJB akan ditambal melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp3,2 triliun.
"Terima kasih Bapak Ibu (Komisi VI DPR) atas persetujuan tambahan PMN untuk cost overrun telah masuk di akhir periode,” ujarnya, Senin (13/2/2023)
“Dan ini dari Beijing, kita telah sepakat cost overrun yang sudah disepakati oleh pihak Indonesia dan China, sehingga cair segera ke KCIC," imbuh Tiko. Meski begitu, dia enggan merinci nominal cost overrun yang disepakati oleh Indonesia dan China saat ini.
Sebagai catatan, data pada 2022 lalu, biaya kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak hingga USD1,176 miliar atau setara Rp16,8 triliun.
Pembengkakan anggaran kereta cepat sempat diperdebatkan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dan konsorsium China Railway International Co Ltd.
Konsorsium China menolak perhitungan cost overrun yang disodorkan pihak PSBI. Penolakan itu karena China tidak mengakui biaya dari PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, hingga pajak.Lantaran tidak mengakui, lanjut Tiko, China meminta agar nilai cost overrun KCJB lebih kecil dari perhitungan PSBI.
"China sebenarnya minta angka ini (cost overrun) turun. Mereka nggak akui biaya PLN, pajak, dan Telkom. Kita berdebat juga di situ, mereka maunya lebih rendah," ujarnya beberapa waktu lalu.
China Railway International Co Ltd, menilai biaya untuk menambal cost overrun merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia. Namun, PSBI melalui Kementerian BUMN menegosiasi agar China ikut bertanggung jawab atas pembengkakan dana mega proyek tersebut.
"Mereka merasa biaya itu merupakan kewajiban bagian pemerintah Indonesia, tapi kami negosiasi supaya itu bisa dibayar," bebernya.
(ind)
Explore More