Mastel Minta Pembangunan Infrastruktur Digital di Daerah 3T terus Dilanjutkan

JAKARTA - Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) menilai pembangunan dan pemerataan digitalisasi harus terus dilakukan, terutama di wilayah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T). Pembangunan dan perluasan infrastruktur di wilayah 3T perlu terus dilakukan karena jaringan internet di wilayah ini masih terbatas.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan pembangunan infrastruktur digital merupakan proyek prioritas yang harus terus dilanjutkan karena keberadaan internet memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan sambungan internet dirasakan di seluruh wilayah Indonesia. “Dari 273 jutaan orang Indonesia baru sekitar 200 jutaan yang melek internet,” ujar Sarwoto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/2/2023).

Selain aspek pembangunan dan perluasan infrastruktur digital, menurut dia, aspek sumber daya manusia (SDM) di daerah 3T juga perlu disiapkan. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran internet di wilayah tersebut, baik dari sisi ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan dan manfaat digital lainnya.

(Baca juga:Mastel Ingatkan Tugas Pemerintah Terus Genjot Literasi Digital)

Untuk wilayah non-3T, menurut Sarwoto, infrastruktur internet sudah tersedia cukup baik, terutama di Jakarta. Namun, untuk wilayah non-3T lainnya masih perlu ada peningkatan secara bertahap.

“Jangan hanya lihat Jakarta dibandingkan dengan Singapura misalkan, pasti sudah hampir setara. Namun, di Indonesia ada kantong-kantong di mana industrialisasi berkembang cepat sekali, seperi di ibu kota provinsi, pelabuhan dan lainnya. Itu sangat memerlukan infrastruktur digital yang canggih,” kata Sarwoto.

Oleh karena itu, dia kembali mengingatkan agar berbagai tantangan dari pemerataan digitalisasi jangan sampai menghambat pembangunan infrasktruktur digital. “Jangan lupa memperhatikan potensi daerah yang ada. Jangan cuma urut 3G, 4G, sampai 5G. Jika daerah memang berpotensi misalkan ada pertambangan atau potensi lain, langsung saja bangun infrastruktur 5G,” kata Sarwoto.

(Baca juga:Hary Tanoesoedibjo Menyoroti Rendahnya Kualitas Jaringan Internet di Daerah Terpencil)

Melihat betapa pentingnya keberadaan infrastruktur digital tersebut, Sarwoto sangat prihatin dengan sejumlah tantangan, termasuk proses hukum oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station Generasi-4 (BTS-4G). “Pemeriksaan yang dilakukan (terhadap oknum) jangan sampai menghambat program pembangunan infrastruktur digital,” kata Sarwoto.

Kejagung belakangan ini cukup intensif melakukan pemeriksaan kasus BTS 4G. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai pihak yang dianggap mengetahui terkait dengan kasus tersebut. Pada Selasa (14/2), Kejagung memeriksa Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate sebagai saksi kasus tersebut.

Selain itu, pemeriksaan dilakukan terhadap para vendor yang terlibat dalam pengerjaan proyek BTS 4G dalam beberapa pekan terakhir. Di kalangan pelaku industri telekomunikasi mengemuka bahwa pemeriksaan secara intensif oleh Kejagung telah menimbulkan kegelisahan dan ketakutan para kontraktor dan subkontraktor. Ini dikhawatirkan membuat mereka enggan melanjutkan pembangunan proyek tersebut.

(Baca juga:FSGI: Pemerintah Harus Bangun Jaringan Internet di Seluruh Daerah untuk PJJ)

Namun, Sarwoto berharap agar para vendor pembangunan proyek BTS 4G tidak perlu khawatir dengan proses pemeriksaan yang dijalankan, termasuk menghadapi ganjalan-ganjalan lainnya yang kerap terjadi dalam proses pengerjaan proyek di lapangan.

Program BTS 4G merupakan program kerja prioritas dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mewujudkan pemerataan sinyal 4G di seluruh wilayah pedesaan di Indonesia. Untuk wilayah yang tidak menarik secara komersial, penyediaan infrastruktur dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.

Pada 2021, menurut Kejagung, BAKTI Kominfo berkomitmen untuk membangun 7.904 BTS 4G di wilayah 3T. Pembangunan dilakukan dalam dua fase, yakni 4.200 lokasi pada 2021 dan dilanjutkan pada 3.704 lokasi pada 2022.

Selama ini, proses pembangunan infrastruktur digital BTS 4G, selain sedang diperiksa oleh Kejagung, juga menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah 3T. Di Provinsi Papua, selain menghadapi persoalan geografi yang sulit dan infrastruktur yang terbatas, mereka juga menghadapi ancaman keamanan, seperti penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.