Antisipasi Kekeringan, PUPR Akan Maksimalkan Fungsi Bendungan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) berupaya mengoptimalkan fungsi bendungan yang sudah dibangun untuk mengantisipasi kekeringan yang diprediksi berpotensi terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada 2023. Dengan demikian, gangguan terhadap sektor pertanian dan kehidupan ekonomi masyarakat bisa ditekan.



Mulai awal Maret 2023, PUPR telah mulai mengatur volume air pada infrastruktur bendungan di seluruh Indonesia agar air yang mengalir dapat secara merata menjangkau setiap daerah yang berpotensi mengalami kekeringan. Langkah ini diyakini efektif karena kapasitas air yang dimiliki oleh bendungan yang terdapat di dalam negeri sekitar 25 miliar M3.

"Mulai Maret 2023 kami memastikan pemanfaatan volume di bendungan dengan cara mengatur volume semaksimal mungkin," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko, usai Kick-off 10th World Water Forum (WWF) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Adanya pengaturan air itu, lanjut Jarot, diharapkan dapat membuat daerah sekitar mendapatkan air sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga, air yang mengalir dapat digunakan secara optimal untuk berbagai kebutuhan, seperti irigasi pertanian.

Dalam menentukan daerah yang terkena dampak pengaturan air, dilakukan melalui proses kajian mendalam dari instansi pemerintah terkait. Analisis itu menjadi rujukan bagi Kementerian PUPR.

"Kalau sudah masuk di dalam musim kemarau kami akan tutup. Di sini sangat diperlukan adalah pengoperasian pintu-pintu bendungan," ujar Jarot.


^{Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Jarot Widyoko. Foto/Ist}

Bendungan-bendungan yang telah disiapkan mengambil langkah pengaturan terdapat di 3.230 titik di 20 provinsi. "Kepala satuan operasi pemeliharaan dan kepala satuan operasi hitung lebih fokus bekerja untuk mengatur bendungan-bendungan yang sudah ada," jelas Jarot.

Kemudian, juga akan dilakukan rehabilitasi terhadap sumber-sumber air sebanyak 25 titik di 12 provinsi, di samping juga akan ditambah lagi sebanyak 37 titik pada 19 provinsi lainnya.