IPO Pertamina Geothermal Energy Dinilai Tak Langgar Undang-undang
Sabtu, 18 Februari 2023 - 14:40 WIB
loading...
IPO PGE dianggap tak melanggar UU. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Di tengah kampanye transisi energi bersih, pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi semakin penting. Salah satunya eksplorasi panas bumi, alias geothermal yang melimpah di Indonesia.
Baca juga: OJK Beri Restu IPO Pertamina Geothermal, Bidik Dana Segar Rp9,78 Triliun
Namun harus diakui, pengembangan geothermal membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Situasi ini membuat PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE harus putar otak mencari pendanaan baru, seperti masuk ke pasar modal melalui penawaran umum perdana saham ( IPO ).
Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menepis anggapan IPO PGE melanggar peraturan perundang-undangan. Menurutnya, IPO BUMN dan anak cucunya mengacu pada tiga koridor hukum, yakni UUD 1945 Pasal 33, UU Migas No. 22, dan UU BUMN No. 19 Tahun 2003.
"Pada Pasal 33 UUD 1945, frase ’dikuasai negara’ diartikan negara dapat mengadakan kebijakan dan tindak pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk kemakmuran rakyat. Nah mengacu pada itu, rencana IPO PGE tidak melanggar UUD karena tidak ada unsur peniadaan atau penghilangan penguasaan negara karena kontrolnya tetap di Pertamina," jelas Andre.
Demikian juga pada UU Migas dan UU BUMN, tidak ada larangan bagi sub holding BUMN untuk bergerak di bidang hulu dan hilir dengan IPO, sepanjang tidak mengubah pemegang saham mayoritas.
"PGE ini 25% sahamnya yang di-IPO, 75% saham tetap dipegang Pertamina Power Indonesia yang 100% dikuasai Pertamina. Jadi saya tegaskan, IPO ini bukan privatisasi," kata Andre.
Baca juga: OJK Beri Restu IPO Pertamina Geothermal, Bidik Dana Segar Rp9,78 Triliun
Namun harus diakui, pengembangan geothermal membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Situasi ini membuat PT Pertamina Geothermal Energy atau PGE harus putar otak mencari pendanaan baru, seperti masuk ke pasar modal melalui penawaran umum perdana saham ( IPO ).
Anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menepis anggapan IPO PGE melanggar peraturan perundang-undangan. Menurutnya, IPO BUMN dan anak cucunya mengacu pada tiga koridor hukum, yakni UUD 1945 Pasal 33, UU Migas No. 22, dan UU BUMN No. 19 Tahun 2003.
"Pada Pasal 33 UUD 1945, frase ’dikuasai negara’ diartikan negara dapat mengadakan kebijakan dan tindak pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk kemakmuran rakyat. Nah mengacu pada itu, rencana IPO PGE tidak melanggar UUD karena tidak ada unsur peniadaan atau penghilangan penguasaan negara karena kontrolnya tetap di Pertamina," jelas Andre.
Demikian juga pada UU Migas dan UU BUMN, tidak ada larangan bagi sub holding BUMN untuk bergerak di bidang hulu dan hilir dengan IPO, sepanjang tidak mengubah pemegang saham mayoritas.
"PGE ini 25% sahamnya yang di-IPO, 75% saham tetap dipegang Pertamina Power Indonesia yang 100% dikuasai Pertamina. Jadi saya tegaskan, IPO ini bukan privatisasi," kata Andre.
Lihat Juga :
