Kini Berinvestasi di Sulawesi Tengah Bakal Semakin Mudah
loading...
Foto/ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan peresmian Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi Sulawesi Tengah.
Di Indonesia, baru ada dua provinsi yang memiliki MPP. Pertama adalah DKI Jakarta dan kemudian Sulawesi Tengah menjadi provinsi kedua.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk kawasan Indonesia Timur, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pelopor berdirinya MMP. Ia berharap berdirinya MPP ini menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.
“Inisiatif ini contoh penguatan kelembagaan yang akan dinilai menurut Perpres No. 24 Tahun 2020. Kepala BKPM sebagai ketua tim untuk memberikan penilaian terhadap kementerian/lembaga dan kepala daerah terhadap perizinan yang dikeluarkan dan ada sanksinya. Kalau ada gubernur atau bupati yang menghalangi investasi, sanksinya adalah dana transfer daerah bisa dikurangi atau ditahan,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Kamis (16/7/2020).
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo menyampaikan bahwa MPP ini juga menghadirkan inovasi dalam pemberian layanan. ( Baca juga: Pertashop Pertama di Pulau Sulawesi Resmi Beroperasi )
“MPP ini adalah inovasi pertama di Indonesia untuk menggabungkan layanan dari pemerintah provinsi dengan berbagai instansi, baik vertikal maupun horizontal. Kami memberikan lebih dari 300 layanan di dalam gedung empat lantai ini,” ujar Christina.
Layanan yang diberikan dalam MPP Provinsi Sulawesi Tengah mengedepankan prinsip kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kemudahan perizinan bukan hanya berkaitan dengan layanan pemprov saja, tapi juga instansi lain. Di antaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Sulteng.
Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, realisasi investasi triwulan I 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah untuk penanaman modal dalam negeri sebesar Rp1,15 triliun dengan 92 proyek investasi. Sementara realisasi penanaman modal asing sebesar USD345 juta atau sekitar Rp4,9 triliun dengan 72 proyek.
Di Indonesia, baru ada dua provinsi yang memiliki MPP. Pertama adalah DKI Jakarta dan kemudian Sulawesi Tengah menjadi provinsi kedua.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk kawasan Indonesia Timur, Provinsi Sulawesi Tengah menjadi pelopor berdirinya MMP. Ia berharap berdirinya MPP ini menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.
“Inisiatif ini contoh penguatan kelembagaan yang akan dinilai menurut Perpres No. 24 Tahun 2020. Kepala BKPM sebagai ketua tim untuk memberikan penilaian terhadap kementerian/lembaga dan kepala daerah terhadap perizinan yang dikeluarkan dan ada sanksinya. Kalau ada gubernur atau bupati yang menghalangi investasi, sanksinya adalah dana transfer daerah bisa dikurangi atau ditahan,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Kamis (16/7/2020).
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo menyampaikan bahwa MPP ini juga menghadirkan inovasi dalam pemberian layanan. ( Baca juga: Pertashop Pertama di Pulau Sulawesi Resmi Beroperasi )
“MPP ini adalah inovasi pertama di Indonesia untuk menggabungkan layanan dari pemerintah provinsi dengan berbagai instansi, baik vertikal maupun horizontal. Kami memberikan lebih dari 300 layanan di dalam gedung empat lantai ini,” ujar Christina.
Layanan yang diberikan dalam MPP Provinsi Sulawesi Tengah mengedepankan prinsip kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kemudahan perizinan bukan hanya berkaitan dengan layanan pemprov saja, tapi juga instansi lain. Di antaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan badan usaha milik daerah (BUMD) seperti Bank Sulteng.
Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, realisasi investasi triwulan I 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah untuk penanaman modal dalam negeri sebesar Rp1,15 triliun dengan 92 proyek investasi. Sementara realisasi penanaman modal asing sebesar USD345 juta atau sekitar Rp4,9 triliun dengan 72 proyek.
(uka)
Explore More