Tambalan Biaya Rp18,2 Triliun untuk Proyek Kereta Cepat Ditargetkan Rampung Sebulan
loading...
Tambahan pembengkakan biaya untuk kereta cepat akan rampung dalam sebulan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Penyelesaian transaksi keuangan terkait pembengkakan biaya atau cost overrun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) ditargetkan rampung dalam sebulan. Nilai cost overrun yang disepakati Indonesia-China sebesar USD1,2 miliar atau Rp18,2 triliun.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko memastikan proses transaksi keuangan sudah termasuk pinjaman atau utang sebesar USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun yang berasal dari China Development Bank (CDB).
"Jadi secara proyek (KCJB) tidak terganggu, pembiayaan harus bisa kita settle (settlement) dalam waktu sebulan ke depan," ungkap Tiko, Rabu (22/2/2023).
Kementerian BUMN pun akan menyerahkan hasil kesepakatan nilai cost overrun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah itu untuk mencocokan dengan hasil audit lembaga auditor internal negara tersebut.
Setelah disesuaikan, Kementerian BUMN dan BPKP menetapkan dan menyetujui nominal akhir dari bengkaknya biaya megaproyek di sektor transportasi itu. "Nah, kami juga masih harus maju ke BPKP menyesuaikan angkanya dan komite. Jadi harapan kami dalam waktu dekat akan diketok angkanya, selain itu kita proses tambahan pinjaman dari segi CDB," kata dia.
Selain bersumber dari utang, anggaran proyek KCJB akan ditambal dari penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75% cost overrun ditutupi dengan pinjaman.
Sementara, 25% dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun.
Tiko menjelaskan, porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
"Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tuturnya.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko memastikan proses transaksi keuangan sudah termasuk pinjaman atau utang sebesar USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun yang berasal dari China Development Bank (CDB).
"Jadi secara proyek (KCJB) tidak terganggu, pembiayaan harus bisa kita settle (settlement) dalam waktu sebulan ke depan," ungkap Tiko, Rabu (22/2/2023).
Kementerian BUMN pun akan menyerahkan hasil kesepakatan nilai cost overrun kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Langkah itu untuk mencocokan dengan hasil audit lembaga auditor internal negara tersebut.
Setelah disesuaikan, Kementerian BUMN dan BPKP menetapkan dan menyetujui nominal akhir dari bengkaknya biaya megaproyek di sektor transportasi itu. "Nah, kami juga masih harus maju ke BPKP menyesuaikan angkanya dan komite. Jadi harapan kami dalam waktu dekat akan diketok angkanya, selain itu kita proses tambahan pinjaman dari segi CDB," kata dia.
Selain bersumber dari utang, anggaran proyek KCJB akan ditambal dari penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75% cost overrun ditutupi dengan pinjaman.
Sementara, 25% dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun.
Tiko menjelaskan, porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
"Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN, tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tuturnya.
(uka)
Explore More