Ekspor Timah Bakal Disetop, Dirjen Minerba Klaim Perusahaan Sudah Siap

JAKARTA - Perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri timah diklaim sudah siap jika Indonesia menyatakan akan menyetop ekspor timah . Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menjelaskan, bahwa kesiapan itu lantaran pihaknya maupun perusahaan-perusahaan telah menghitung dan mengkaji besaran terkait investasi di timah soldier.



Menurutnya investasinya tidak terlalu besar. Kemudian dari sisi pembangunan fasilitasnya, Dia mengatakan bahwa pembangunan tersebut hanya memerlukan waktu kurang lebih dua tahun. Sehingga jika Indonesia menyatakan akan menyetop ekspor timah, hal itu tidak bermasalah.

"Misalnya untuk investasi di timah soldier butuh sekian ratus miliar enggak T-Tan (triliun-triliunan) lah, gak besar-besar amat," katanya di Kantor Kemenko Marves, Jumat (3/3/2023).



"Pada dasarnya perusahaan-perusahaan siap. Jadi angka-angka seperti itu juga sudah keluar dari kajian teknis dari tim yang kita bentuk antara kementerian dan melibatkan juga perusahaan-perusahaan dan asosiasi," tambahnya.

Ridwan menambahkan bahwa sejumlah perusahaan-perusahaan timah juga sudah melakukan antisiapsi jika Indonesia mau menyetop ekspor timah.

"Misalnya ada yang sudah menyiapkan untuk membangun ti? soldier, ada yang sekarang ini sudah melakukan kajian dengan konsultan terkenal apa yang mau dilakukannya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti kepada anggota Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) khususnya bagi yang memiliki usaha tambang mineral.cHal itu berkaitan dengan komitmen pemerintah yang sedang menggencarkan program hilirisasi dan melarang ekspor bahan tambang mentah.

"Saya minta seluruh anggota Hipmi yang memiliki tambang, baik nikel, bauksit, tembaga, timah, emas, mulai siap-siap. Karena semuanya saya pastikan akan kita stop, kita stop, kita stop," ucap Jokowi dalam sambutannya di acara Pelantikan Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi, di Grand Ballroom Kempinski Hotel, Jakarta Pusat, Senin (20/2/2023).

Jokowi mengungkapkan, kebijakan itu merupakan upaya untuk memberikan nilai tambah, sehingga bisa meningkatkan pendapatan negara.Jokowi juga menegaskan, meskipun kebijakan hilirisasi utamanya hilirisasi nikel mendapatkan gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), pemerintah tidak akan gentar.