Blokir Anggaran, Anak Buah Sri Mulyani Ingatkan Kementerian Jangan Nafsu Belanja
Selasa, 07 Maret 2023 - 19:03 WIB
loading...
A
A
A
"Bagaimana kita switching anggaran tersebut untuk anggaran tak terduga. Pendekatan berbeda, kita tidak ambil anggaran K/L, kita hanya minta mereka tahan diri, tidak buru-buru belanja karena masih harus antisipasi ketidakpastian. Setidak-tidaknya sampai semester I tahan diri, jangan bernafsu belanja," tegas Isa.
Dia mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi pembelajaran yang baik, karena K/L bisa memilih mana belanja yang urgent atau darurat dilakukan sejak awal tahun, mana yang bisa ditahan. Hal ini, lanjut dia, sudah terjadi melalui prioritisasi.
"Namun diprakteknya di 2022 ada urgensi berbeda. Contoh paling jelas adalah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang harus diantisipasi dengan cepat karena menghadapi Lebaran. Maka Kementerian Pertanian (Kementan) contohnya, meminta izin untuk memakai anggaran penanganan PMK. Maka mereka diizinkan melakukan perubahan, dari semula buat kegiatan A misalnya, dipakai buat menangani PMK dan juga kompensasi petani peternak," jelas Isa.
Ini mengubah purpose atau tujuan dari anggaran mereka menjadi aktivitas penanganan wabah PMK. Karena kedaruratannya di Juni 2022 sudah ada relaksasi tanpa harus menunggu semester II.
"Ada kasus tertentu karena urgensi dahsyat, tapi umumnya kita akan mempertimbangkan relaksasi pada semester II. Ternyata di perjalanannya ada repurposing, anggaran buat A, tapi digunakan untuk sesuatu yang lebih urgent. Dalam hal ini, Presiden maupun di sidang kabinet, bisa saja muncul kebutuhan urgent baru pelaksanaannya, dan ini bisa meminta K/L repurpose anggarannya," tambah Isa.
Dia menegaskan kembali bahwa automatic adjustment itu bukan pemotongan seperti di tahun 2020 dan 2021, tetapi pemblokiran anggaran untuk membuat simpanan, mengantisipasi kondisi yang urgent. "Kalau terjadi urgent, ya terpaksa ada repurpose. Kalau tidak, maka akan dilakukan sesuai tujuan semula untuk dijalankan pada semester II sesuai tujuan awal," sambungnya.
Dia mengatakan bahwa kebijakan ini menjadi pembelajaran yang baik, karena K/L bisa memilih mana belanja yang urgent atau darurat dilakukan sejak awal tahun, mana yang bisa ditahan. Hal ini, lanjut dia, sudah terjadi melalui prioritisasi.
"Namun diprakteknya di 2022 ada urgensi berbeda. Contoh paling jelas adalah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak yang harus diantisipasi dengan cepat karena menghadapi Lebaran. Maka Kementerian Pertanian (Kementan) contohnya, meminta izin untuk memakai anggaran penanganan PMK. Maka mereka diizinkan melakukan perubahan, dari semula buat kegiatan A misalnya, dipakai buat menangani PMK dan juga kompensasi petani peternak," jelas Isa.
Ini mengubah purpose atau tujuan dari anggaran mereka menjadi aktivitas penanganan wabah PMK. Karena kedaruratannya di Juni 2022 sudah ada relaksasi tanpa harus menunggu semester II.
"Ada kasus tertentu karena urgensi dahsyat, tapi umumnya kita akan mempertimbangkan relaksasi pada semester II. Ternyata di perjalanannya ada repurposing, anggaran buat A, tapi digunakan untuk sesuatu yang lebih urgent. Dalam hal ini, Presiden maupun di sidang kabinet, bisa saja muncul kebutuhan urgent baru pelaksanaannya, dan ini bisa meminta K/L repurpose anggarannya," tambah Isa.
Dia menegaskan kembali bahwa automatic adjustment itu bukan pemotongan seperti di tahun 2020 dan 2021, tetapi pemblokiran anggaran untuk membuat simpanan, mengantisipasi kondisi yang urgent. "Kalau terjadi urgent, ya terpaksa ada repurpose. Kalau tidak, maka akan dilakukan sesuai tujuan semula untuk dijalankan pada semester II sesuai tujuan awal," sambungnya.
Lihat Juga :
