Blokir Anggaran, Anak Buah Sri Mulyani Ingatkan Kementerian Jangan Nafsu Belanja
Selasa, 07 Maret 2023 - 19:03 WIB
loading...
Pemblokiran otomatis anggaran K/L dilakukan untuk dana darurat. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa kebijakan auto adjustment (AA) atau pemblokiran anggaran kementerian/lembaga (K/L) baru diperkenalkan di tahun ketiga pandemi Covid-19. Namun, dia menegaskan bahwa kebijakan ini berbeda dengan refocusing di tahun pertama dan kedua.
Baca juga: 13.000 Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani
"Refocusing adalah pemotongan anggaran K/L ditarik ke bendahara umum negara untuk yang lain, seperti untuk vaksinasi, beli vaksin, klaim kesehatan pasien, bansos, perlinsos, juga menggerakkan dan menghidupkan sektor usaha yang tertekan," jelas Isa saat media briefing di Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Kebijakan ini disebut refocusing karena K/L yang tadinya punya ide untuk kegiatan mereka, dikontrol secara sentralistik untuk prioritas pandemi. Ini yang membuat banyak K/L lumpuh, tidak bisa melakukan aktivitasnya.
"Makanya kita perbaiki dengan masukan dari Banggar DPR, jangan diambil dari K/L anggarannya, dibiarkan saja di K/L, tapi K/L diminta untuk menahan diri, tidak langsung belanja yang belum tentu punya urgensi yang tinggi," ungkap Isa.
Berkaca pada tahun 2022 kemarin, masih harus ada antisipasi meledaknya Covid-19 misalnya, dan tahun ini pun masih mengantisipasi, meski sudah ada relaksasi yang lebih luas seperti tak ada lagi PPKM. Namun, dia menekankan bahwa perlu dilihat kondisi nanti setelah Idul Fitri.
Baca juga: 13.000 Pegawai Kemenkeu Belum Lapor Pajak, Ini Tanggapan Sri Mulyani
"Refocusing adalah pemotongan anggaran K/L ditarik ke bendahara umum negara untuk yang lain, seperti untuk vaksinasi, beli vaksin, klaim kesehatan pasien, bansos, perlinsos, juga menggerakkan dan menghidupkan sektor usaha yang tertekan," jelas Isa saat media briefing di Jakarta, Selasa (7/3/2023).
Kebijakan ini disebut refocusing karena K/L yang tadinya punya ide untuk kegiatan mereka, dikontrol secara sentralistik untuk prioritas pandemi. Ini yang membuat banyak K/L lumpuh, tidak bisa melakukan aktivitasnya.
"Makanya kita perbaiki dengan masukan dari Banggar DPR, jangan diambil dari K/L anggarannya, dibiarkan saja di K/L, tapi K/L diminta untuk menahan diri, tidak langsung belanja yang belum tentu punya urgensi yang tinggi," ungkap Isa.
Berkaca pada tahun 2022 kemarin, masih harus ada antisipasi meledaknya Covid-19 misalnya, dan tahun ini pun masih mengantisipasi, meski sudah ada relaksasi yang lebih luas seperti tak ada lagi PPKM. Namun, dia menekankan bahwa perlu dilihat kondisi nanti setelah Idul Fitri.
Lihat Juga :
