Kandidat Ketua Umum Gapki Mengerucut ke Dua Figur

Rabu, 08 Maret 2023 - 03:29 WIB
loading...
Kandidat Ketua Umum...
Kandidat Ketua Umum Gapki Dwi Sutoro (kanan) bersama Sekretaris Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Gapki, Mustafa Muhammad Daulay saat berbincang dengan wartawan di Bali, Selasa malam (7/3/2023).
A A A
BALI - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia ( Gapki ) menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke XI di Bali pada 8-10 Maret 2023. Agenda utama munas ini memilih Ketua Umum Gapki untuk periode 2023-2028.

Dua hari jelang munas, dua nama santer akan bersaing ketat menjadi orang nomor satu menggantikan Joko Supriyono sebagai Ketua Umum. Mereka yakni Eddy Martono yang saat ini sebagai Sekretaris Jenderal Gapki dan Direktur Pemasaran Holding PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) Dwi Sutoro yang disebut-sebut sebagai pesaing utamanya.

Selain kedua kandidat tersebut juga terdapat delapan nama lain. Mereka adalah Wakil Ketua Umum urusan Kebijakan Publik, Susanto Yang; Wakil Ketua Umum Urusan Organisasi, Kacuk Sumarto; Bendahara Umum, Mona Surya; Wakil Bendahara Umum, Tjokro Putro Wibowo.

(Baca juga:Mentan: Pemerintah All Out Dukung Gapki)

Selanjutnya ada Sekretaris Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Gapki, Mustafa Muhammad Daulay; Ketua Bidang Sustainability Bambang Dwi Laksono; Ketua Bidang Implementasi ISPO, M. Hadi Sugeng; serta Ketua Gapki Cabang Kalimantan Tengah (Kalteng), Dwi Darmawan.

Soal hadirnya Dwi Sutoro yang disebut-sebut sebagai pesaing utamanya, Eddy malah mengaku senang. “Inilah dinamika berorganisasi itu. Gapki semakin berwarna,” ujarnya di Bali, Selasa petang (7/3/2023).

Apapun hasilnya nanti, Eddy berharap agar semua insan Gapki legowo menerima. “Perbedaan adalah simpul satu sama lain. Kita harus tetap bersama, saling topang dan rangkul,” pintanya.

Jika terpilih menjadi Ketua Umum Gapki periode 2023-2028, Eddy akan mendorong Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berjalan lancar. Soalnya, kalau PSR lancar, ini akan bisa menopang produktifitas minyak sawit nasional yang empat tahun belakangan trendnya menurun.

(Baca juga:Gapki Perlu Perkuat Diplomasi dan Komunikasi Luar Negeri)

Padahal kebutuhan minyak sawit dari tahun ke tahun selalu meningkat. Data terakhir menunjukkan, konsumsi dalam negeri sudah mencapai 21 juta ton. Kebutuhan minyak sawit dalam negeri tahun ini diyakini akan meningkat menyusul diterapkannya mandatori B35. “Penerapan B35 akan ada tambahan kebutuhan sekitar 3 juta ton CPO,” kata Eddy.

Karena itulah, kata Eddy, jika terpilih menjadi Ketua Umum Gapki, dirinya juga akan mendorong dibuatnya roadmap industri sawit nasional. Karena dengan peta jalan tersebut akan jelas penggunaan minyak nabati ini.

“Dengan roadmap ini kita akan tau berapa juta ton kebutuhan minyak sawit untuk pangan, energi maupun untuk ekspor. Sebab ekspor ini juga sangat penting untuk menambah pundi-pundi devisa negara,” kata Eddy.

Sementara itu, di tempat berbeda Dwi Sutoro tak menampik jika dirinya merupakan kandidat yang akan bersaing ketat dengan Eddy Martono. “Sejatinya saya tidak tau apakah saya ini dicalonkan atau tidak, karena sampai saat ini secara resmi belum diketahui siapa-siapa saja yang akan maju sebagai bakal calon ketua umum. Tapi kalau ada pihak yang mendukung saya, saya siap mengemban amanat itu,” kata lelaki kelahiran Salatiga, Jawa Tengah ini.

(Baca juga:Gapki Bentuk Satgas Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat)

Dwi Sutoro yang saat ini sebagai Ketua Bidang Agro Industri Gapki ini mengatakan bahwa Gapki merupakan organisasi besar dan strategis yang mengurusi komoditi kelapa sawit di Indonesia. Karena itu, keberadaan Gapki ke depan harus diperkuat.

Jika dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Gapki dirinya akan mendorong organisasi ini yang dibutuhkan perkebunan kelapa sawit nasional. “Berbicara soal sawit, tidak hanya di hulunya saja, tapi juga harus di hilirnya. Kenapa demikian, karena ini kita sudah berbicara pada rantai pasok. Jika hilirnya bermasalah atau lagi terkena masalah, pasti di hulunya juga akan kena dampaknya,” kata Dwi Sutoro.

Dia mengungkapkan, pentingnya tunduk kepada aturan dan regulasi yang diterapkan pemerintah. Apabila ada aturan yang kurang relevan, maka akan berdampak terhadap semua. “Sebab itu, Gapki sebagai organisasi harus kredibel sebagai mitra pemerintah,” tandas dia.
(dar)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1402 seconds (0.1#10.140)