Rencana Ekspor Sawit melalui BUMN, POPSI: Jangan Mengulang Kesalahan BPPC
Rabu, 20 Mei 2026 - 15:31 WIB
loading...
POPSI menilai rencana menempatkan sawit sebagai komoditas yang hanya dapat diekspor melalui BUMN berpotensi mengubah secara fundamental struktur perdagangan sawit nasional. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyoroti Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas yang hanya dapat diekspor melalui BUMN . Rencana ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat Penyampaian Rancangan Ekonomi Makro di DPR, Rabu (20/5/2026).
POPSI menilai rancangan kebijakan tersebut berpotensi mengubah secara fundamental struktur perdagangan sawit nasional. Termasuk membuka ruang besar bagi monopoli perdagangan, praktik rente ekonomi, elit capture, serta penguasaan rantai ekspor oleh kelompok yang dekat dengan kekuasaan.
Yang paling disesalkan, pembahasan kebijakan strategis ini dilakukan tanpa pelibatan memadai terhadap petani sawit, koperasi petani, organisasi petani, maupun pelaku usaha yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional. “Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026). Baca juga: Prabowo Wajibkan Ekspor Batu Bara hingga Sawit Satu Pintu lewat BUMN, Harga Ditentukan RI
POPSI mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kesalahan sejarah tata niaga komoditas di masa lalu, terutama pengalaman BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) pada era Presiden Soeharto. Saat itu tata niaga cengkeh dipusatkan dan dikendalikan kelompok yang dekat dengan kekuasaan.
Akibatnya, petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga jatuh di tingkat petani, praktik rente berkembang, dan industri cengkeh nasional mengalami kerusakan panjang. “Negara tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama terhadap sawit,” lanjutnya.
POPSI menilai rancangan kebijakan tersebut berpotensi mengubah secara fundamental struktur perdagangan sawit nasional. Termasuk membuka ruang besar bagi monopoli perdagangan, praktik rente ekonomi, elit capture, serta penguasaan rantai ekspor oleh kelompok yang dekat dengan kekuasaan.
Yang paling disesalkan, pembahasan kebijakan strategis ini dilakukan tanpa pelibatan memadai terhadap petani sawit, koperasi petani, organisasi petani, maupun pelaku usaha yang selama ini menjadi tulang punggung industri sawit nasional. “Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut hidup jutaan keluarga petani dan ekonomi daerah di seluruh Indonesia,” kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya, Rabu (20/5/2026). Baca juga: Prabowo Wajibkan Ekspor Batu Bara hingga Sawit Satu Pintu lewat BUMN, Harga Ditentukan RI
POPSI mengingatkan pemerintah agar tidak mengulang kesalahan sejarah tata niaga komoditas di masa lalu, terutama pengalaman BPPC (Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh) pada era Presiden Soeharto. Saat itu tata niaga cengkeh dipusatkan dan dikendalikan kelompok yang dekat dengan kekuasaan.
Akibatnya, petani kehilangan kebebasan menjual hasil panen, harga jatuh di tingkat petani, praktik rente berkembang, dan industri cengkeh nasional mengalami kerusakan panjang. “Negara tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama terhadap sawit,” lanjutnya.
Lihat Juga :
