Wakil Sri Mulyani Ungkap Tujuan Utama Cipta Kerja Demi Birokrasi Pro Dunia Usaha

JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan atau Wamenkeu Suahasil Nazara mengungkapkan, fundamental dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja adalah untuk mengubah cara kerja birokrasi di Indonesia. Menurutnya yang paling pertama harus berubah adalah birokrasi.

“Birokrasi yang betul-betul mengerti dunia usaha , birokrasi yang betul-betul mengerti perekonomian,” ujar Suahasil dalam Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Satgas Undang-Undang Cipta Kerja dengan topik "Perppu Cipta Kerja dalam Memberikan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku UMKM di Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif" yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Kamis (9/3/2023).



Suahasil menegaskan, perubahan cara kerja birokrasi dilakukan agar dunia usaha bisa lebih berkembang, melakukan usahanya dengan nyaman, beroperasi dengan baik, dan kemudian menyerap tenaga kerja.

“Yang buka usaha UMKM, yang buka usaha katering, yang buka usaha kuliner itulah yang menyerap tenaga kerja. Karena itu, dunia usahanya mesti kita pastikan bisa beroperasi dengan tenang," terang Suahasil.

"Dibantu untuk memenuhi seluruh ketentuan yang ada sehingga bisa terdaftar, bisa merekrut tenaga kerja dengan baik, bisa memiliki kepastian hukum, bisa melakukan seluruh operasional dunia usahanya dengan sesuai ketentuan yang berlaku," lanjutnya.



Diterangkan juga olehnya Perppu Cipta Kerja mencakup berbagai macam bidang, seperti pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, pertanahan, perkeretaapian, kerumahsakitan, perumahan, hingga lingkungan hidup.

Untuk itu Wamenkeu berpesan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mereviu kembali kebijakan dan peraturan di masing-masing K/L untuk membuat dunia usaha lebih berkembang pesat.

“Saya betul-betul titip kepada seluruh birokrasi. Di sini ada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tolong direviu ulang apa yang bisa kita lakukan supaya bisa membuat dunia usaha yang lebih berkembang pesat,” ujar Suahasil.