Jokowi Giat Bangun Infrastruktur, Ekonom Singgung Utang dan Kesenjangan Ekonomi Tinggi
Sabtu, 11 Maret 2023 - 12:20 WIB
loading...
Pembangunan infrastruktur begitu masif di era pemerintahan presiden Jokowi. Foto/SINDOnews/Yorri Farli
A
A
A
JAKARTA - Pembangunan infrastruktur demikian masif di era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga julukan Bapak Infrastruktur pun kerap dialamatkan kepada presiden asal Solo itu. BUMN Karya menjadi tumpuan dalam pembangunan berbagai infrastruktur tersebut.
Meski diakui pembangunan infrastruktur dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memacu daya saing sehingga dapat menarik investasi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program infrastruktur Jokowi tak lepas dari kritikan.
Dalam diskusi publik bertema "After Jokowinomics: ke Mana Indonesia Akan Melangkah?”, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha menyebut program pembangunan infrastruktur acapkali mengabaikan pemenuhan hak-hak masyarakat dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih tinggi.
“Rasio pajak (terhadap PDB) terus mengalami penurunan. Bahkan terendah dalam 20 tahun terakhir. Disamping itu, belanja APBN, sekitar sepertiganya digunakan untuk pembayaran bunga utang. Anggaran di luar pembayaran bunga utang, kesehatan dan pendidikan hanya 40% dan harus digunakan untuk pembiayaan seperti infrastruktur, bantuan sosial dan lain lain,” ungkap Farras dalam paparannya, Jumat (10/3/2023).
Akibatnya, menurut dia, siapa pun presiden terpilih nanti, akan menghadapi beban utang yang besar.” Ini adalah PR serius untuk presiden baru nanti," tukasnya.
Menurut Farras, salah satu solusi pemerintahan Jokowi adalah mendorong peningkatan investasi dengan harapan semakin tinggi investasi maka akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan formal. "Namun realitanya, peningkatan investasi tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja,” tuturnya.
Baca juga: Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Capai Rp4,5 Triliun
Meski diakui pembangunan infrastruktur dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memacu daya saing sehingga dapat menarik investasi dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program infrastruktur Jokowi tak lepas dari kritikan.
Dalam diskusi publik bertema "After Jokowinomics: ke Mana Indonesia Akan Melangkah?”, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Izzudin Al Farras Adha menyebut program pembangunan infrastruktur acapkali mengabaikan pemenuhan hak-hak masyarakat dan menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih tinggi.
“Rasio pajak (terhadap PDB) terus mengalami penurunan. Bahkan terendah dalam 20 tahun terakhir. Disamping itu, belanja APBN, sekitar sepertiganya digunakan untuk pembayaran bunga utang. Anggaran di luar pembayaran bunga utang, kesehatan dan pendidikan hanya 40% dan harus digunakan untuk pembiayaan seperti infrastruktur, bantuan sosial dan lain lain,” ungkap Farras dalam paparannya, Jumat (10/3/2023).
Akibatnya, menurut dia, siapa pun presiden terpilih nanti, akan menghadapi beban utang yang besar.” Ini adalah PR serius untuk presiden baru nanti," tukasnya.
Menurut Farras, salah satu solusi pemerintahan Jokowi adalah mendorong peningkatan investasi dengan harapan semakin tinggi investasi maka akan semakin banyak membuka lapangan pekerjaan formal. "Namun realitanya, peningkatan investasi tidak berbanding lurus dengan pembukaan lapangan kerja,” tuturnya.
Baca juga: Potensi Kerugian Negara dari Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Capai Rp4,5 Triliun
Lihat Juga :
