3 Tahun Program Kartu Prakerja Telan Dana Rp59 Triliun, Manajemen Jamin Tak Ada Korupsi

JAKARTA - Program Kartu Prakerja yang digulirkan sejak 2020 menelan dana hingga puluhan triliun, tepatnya mencapai Rp59 triliun selama periode 2020-2022.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkapkan, dana tersebut disalurkan dengan baik kepada 16,4 juta orang dari 46 juta pendaftar yang terverifikasi sebagai penerima.

"Jadi itu betul-betul dilaksanakan, disalurkan tanpa korupsi, tidak ada korupsi itu kami sampaikan dengan jujur," kata Denni saat membacakan laporan dalam acara 3 Tahun Prakerja di Djakarta Theatre, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023).

Dia menerangkan, selama periode 2020-2022, penerima kartu prakerja memperoleh insentif sebesar Rp3,55 juta. Jika ditotal, insentif yang diberikan kepada penerima program Kartu Prakerja sebesar Rp58,22 triliun.



Sementara sisa dana yang ada digunakan untuk biaya operasional Manajemen Pelaksana (Project Management Office/PMO) Kartu Prakerja sebesar Rp353 miliar atau hanya 0,59% dari total anggaran Rp59 triliun.

"Sisa dana bantuan yang tidak terserap semua dikembalikan ke rekening kas umum negara, kepada Ibu Sri Mulyani sesuai dengan peraturan Menko Perekonomian," ungkapnya.



Dia menambahkan, program Kartu Prakerja juga telah berkontribusi menambah pendapatan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp237,8 miliar.

"Kartu Prakerja masih memberikan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp237,8 miliar," tutup Denni.