6 Capaian Besar Aksi Belanja Produk Lokal, Realisasinya Tembus Rp762,7 Triliun
Kamis, 16 Maret 2023 - 07:47 WIB
loading...
A
A
A
Keempat, integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah telah selesai dilakukan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, integrasi ini dapat dilakukan antara sistem di Kemendagri, Kemenkeu, dan LKPP. Kelima, implementasi kontrak payung pengadaan laptop merek dalam negeri menghemat anggaran sebesar Rp 1,8 Triliun.
“Terakhir keenam, atas arahan Bapak Presiden untuk mengajak masyarakat berwisata di Indonesia, telah diluncurkan program Bangga Berwisata di Indonesia pada 13 Desember 2022 dengan target 2023 sebesar 1,2 - 1,4 Miliar perjalanan. Dampak langsung adalah pendapatan pariwisata senilai kisaran Rp 3.200 Triliun,” jelas Menko Luhut.
Seluruh capaian tersebut, lanjut Menko Luhut, tidak terlepas dari kerja sama, kerja detail, dan kerja cerdas dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah termasuk BUMN. “Kita semua akan terus melakukan berbagai perbaikan pada 2023 ini,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Luhut juga menekankan bahwa Aksi Afirmasi BBI melalui belanja PDN ini merupakan legasi yang baik dan luhur bagi Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk itu, dirinya meminta beberapa arahan Presiden Jokowi untuk mengakselerasi serta memitigasi resiko hambatannya dengan beberapa langkah yakni:
Pertama, reward and punishment tambahan bagi K/L/Pemda yang tidak mencapai target belanja PDN minimal 95% dari anggaran barang dan jasa, 5 juta produk tayang di e-Katalog dan belanja sebesar Rp500 Triliun dari e-Katalog.
“Terakhir keenam, atas arahan Bapak Presiden untuk mengajak masyarakat berwisata di Indonesia, telah diluncurkan program Bangga Berwisata di Indonesia pada 13 Desember 2022 dengan target 2023 sebesar 1,2 - 1,4 Miliar perjalanan. Dampak langsung adalah pendapatan pariwisata senilai kisaran Rp 3.200 Triliun,” jelas Menko Luhut.
Seluruh capaian tersebut, lanjut Menko Luhut, tidak terlepas dari kerja sama, kerja detail, dan kerja cerdas dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah termasuk BUMN. “Kita semua akan terus melakukan berbagai perbaikan pada 2023 ini,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Luhut juga menekankan bahwa Aksi Afirmasi BBI melalui belanja PDN ini merupakan legasi yang baik dan luhur bagi Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera. Untuk itu, dirinya meminta beberapa arahan Presiden Jokowi untuk mengakselerasi serta memitigasi resiko hambatannya dengan beberapa langkah yakni:
Pertama, reward and punishment tambahan bagi K/L/Pemda yang tidak mencapai target belanja PDN minimal 95% dari anggaran barang dan jasa, 5 juta produk tayang di e-Katalog dan belanja sebesar Rp500 Triliun dari e-Katalog.
Lihat Juga :
