Soal Impor Beras Saat Panen Raya, Buwas: Saya Nunggu Aja, Kan Operator!
Senin, 20 Maret 2023 - 19:59 WIB
loading...
A
A
A
Sinyal impor besar jilid II memang sudah disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI beberapa waktu. Pemerintah membuka opsi mendatangkan 500.000 ton beras.
Meski opsi tersebut sudah disampaikan dalam rapat kerja, setelah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas), keputusan akan ini belum diumumkan.
"Itu kan Mendag, yang kemarin yang sampaikan dari Mendag ya, melalui rakortas. Saya nunggu aja, kan saya operator ya, tinggal perintahnya apa kita laksanakan gitu lho. Jadi nanti ada keputusan," ungkap Buwas saat ditemui di Gedung DPR, Senin (20/3/2023).
Menanggapi situasi itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin menilai impor berdasarkan keputusan pemerintah. Hanya saja, kebijakan itu harus didasarkan pada kondisi produksi dalam negeri.
Sudin memandang jika produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu tertentu, maka impor beras bukan opsi tepat.
"Kalau data produksinya benar dan mencukupi, kalau saya secara pribadi sebagai Ketua Komisi IV tidak setuju impor. Kalau data produksinya tidak valid, maka akan terjadi hal yang kurang baik terhadap kita karena beras adalah pangan yang paling utama. Jadi masalah impor monggo silakan, keputusan pemerintah bukan urusan kami," tutur Sudin.
Meski opsi tersebut sudah disampaikan dalam rapat kerja, setelah dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas), keputusan akan ini belum diumumkan.
"Itu kan Mendag, yang kemarin yang sampaikan dari Mendag ya, melalui rakortas. Saya nunggu aja, kan saya operator ya, tinggal perintahnya apa kita laksanakan gitu lho. Jadi nanti ada keputusan," ungkap Buwas saat ditemui di Gedung DPR, Senin (20/3/2023).
Menanggapi situasi itu, Ketua Komisi IV DPR Sudin menilai impor berdasarkan keputusan pemerintah. Hanya saja, kebijakan itu harus didasarkan pada kondisi produksi dalam negeri.
Sudin memandang jika produksi dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka waktu tertentu, maka impor beras bukan opsi tepat.
"Kalau data produksinya benar dan mencukupi, kalau saya secara pribadi sebagai Ketua Komisi IV tidak setuju impor. Kalau data produksinya tidak valid, maka akan terjadi hal yang kurang baik terhadap kita karena beras adalah pangan yang paling utama. Jadi masalah impor monggo silakan, keputusan pemerintah bukan urusan kami," tutur Sudin.
Lihat Juga :
