Kolaborasi Pemerintah-Swasta Godok Mekanisme Perdagangan Karbon Dalam Negeri
Jum'at, 24 Maret 2023 - 22:12 WIB
loading...
Mekanisme perdagangan karbon di dalam negeri diharapkan segera difinalisasikan. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Antusiasme pelaku pasar terhadap pasar karbon di Indonesia cukup tinggi, sehingga mekanisme perdagangan karbon di dalam negeri diharapkan segera difinalisasikan.
Saat ini, mekanisme dan aturan teknis telah disiapkan pemerintah melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perdagangan karbon di sektor listrik.
Pihak swasta pun turut membahas hal tersebut adalah PwC Indonesia Assurance Partner dan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).
Sebagai catatan, pemerintah Indonesia menargetkan mencapai net zero emission pada 2060. Untuk itu diperlukan transisi energi ke energi yang lebih bersih dan juga penurunan emisi karbon melalui mekanisme nilai ekonomi karbon.
Assurance Partner PwC Indonesia, Yanto Kamarudin, menyatakan, sejalan dengan target pemerintah untuk menurunkan emisi, maka perdagangan karbon di sub sektor pembangkit listrik sudah dimulai di tahun 2023.
"Ambisi menurunkan emisi melalui instrumen perdagangan karbon memerlukan instrumen teknis serta peraturan pendukung untuk memperlancar langkah tersebut," ujarnya melalui siaran pers, Jumat (24/3/2023).
Baca juga: Gandeng Kementerian BUMN, Bursa Efek Indonesia Kembangkan Pasar Karbon
Menurut dia, diperlukan kolaborasi pemerintah, swasta, asosiasi, dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan perdagangan karbon dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Senada, Ketua APLSI, Arthur Simatupang, mengatakan perdagangan karbon menjadi salah satu inisiatif untuk mengurangi emisi dan menciptakan peluang bisnis yang lebih luas di sektor energi hijau. Dia menilai pentingnya interaksi para stakeholders agar wujud dari pasar karbon mampu memitigasi perubahan iklim.
APLSI terus berupaya menjadi strategic think-tank yang dapat membantu agar implementasi perdagangan karbon berjalan lancar sesuai inisiatif Pemerintah.
Oleh karena itu, APLSI mendukung dan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan masukan, misalnya melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
APLSI dan PwC Indonesia sudah mengadakan diskusi panel dengan tema 'Pelaksanaan Teknis dalam Perdagangan Karbon pada Subsektor Pembangkit Listrik' pada 20 Maret 2023 lalu.
![Kolaborasi Pemerintah-Swasta Godok Mekanisme Perdagangan Karbon Dalam Negeri]()
Dalam diskusi panel ini, beberapa poin penting yang disampaikan antara lain mengenai kesiapan regulasi dan aturan teknis yang telah disiapkan BEI dan OJK dalam perdagangan karbon di sektor listrik.
Baca juga: Menangkap Pendapatan Rp8.000 Triliun dari Perdagangan Karbon, Begini Caranya
Selain itu, diskusi juga mencakup potensi cross-sector trading, mengingat Indonesia kaya akan sumber daya ekonomi hijau, terutama di sektor kehutanan.
Melalui kerja sama antara APLSI dan PwC Indonesia, serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, diharapkan perdagangan karbon di Indonesia dapat menjadi instrumen efektif dalam upaya penurunan emisi dan mencapai target kontribusi yang telah ditetapkan secara nasional.
Carbon Market Manual yang akan diterbitkan setelag diskusi panel ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha dan stakeholder terkait dalam menghadapi pasar karbon yang semakin berkembang.
Saat ini, mekanisme dan aturan teknis telah disiapkan pemerintah melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perdagangan karbon di sektor listrik.
Pihak swasta pun turut membahas hal tersebut adalah PwC Indonesia Assurance Partner dan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI).
Sebagai catatan, pemerintah Indonesia menargetkan mencapai net zero emission pada 2060. Untuk itu diperlukan transisi energi ke energi yang lebih bersih dan juga penurunan emisi karbon melalui mekanisme nilai ekonomi karbon.
Assurance Partner PwC Indonesia, Yanto Kamarudin, menyatakan, sejalan dengan target pemerintah untuk menurunkan emisi, maka perdagangan karbon di sub sektor pembangkit listrik sudah dimulai di tahun 2023.
"Ambisi menurunkan emisi melalui instrumen perdagangan karbon memerlukan instrumen teknis serta peraturan pendukung untuk memperlancar langkah tersebut," ujarnya melalui siaran pers, Jumat (24/3/2023).
Baca juga: Gandeng Kementerian BUMN, Bursa Efek Indonesia Kembangkan Pasar Karbon
Menurut dia, diperlukan kolaborasi pemerintah, swasta, asosiasi, dan pemangku kepentingan agar pelaksanaan perdagangan karbon dapat dilakukan secara efektif dan efisien.
Senada, Ketua APLSI, Arthur Simatupang, mengatakan perdagangan karbon menjadi salah satu inisiatif untuk mengurangi emisi dan menciptakan peluang bisnis yang lebih luas di sektor energi hijau. Dia menilai pentingnya interaksi para stakeholders agar wujud dari pasar karbon mampu memitigasi perubahan iklim.
APLSI terus berupaya menjadi strategic think-tank yang dapat membantu agar implementasi perdagangan karbon berjalan lancar sesuai inisiatif Pemerintah.
Oleh karena itu, APLSI mendukung dan siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memberikan masukan, misalnya melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.
APLSI dan PwC Indonesia sudah mengadakan diskusi panel dengan tema 'Pelaksanaan Teknis dalam Perdagangan Karbon pada Subsektor Pembangkit Listrik' pada 20 Maret 2023 lalu.
Dalam diskusi panel ini, beberapa poin penting yang disampaikan antara lain mengenai kesiapan regulasi dan aturan teknis yang telah disiapkan BEI dan OJK dalam perdagangan karbon di sektor listrik.
Baca juga: Menangkap Pendapatan Rp8.000 Triliun dari Perdagangan Karbon, Begini Caranya
Selain itu, diskusi juga mencakup potensi cross-sector trading, mengingat Indonesia kaya akan sumber daya ekonomi hijau, terutama di sektor kehutanan.
Melalui kerja sama antara APLSI dan PwC Indonesia, serta dukungan dari pemerintah dan sektor swasta, diharapkan perdagangan karbon di Indonesia dapat menjadi instrumen efektif dalam upaya penurunan emisi dan mencapai target kontribusi yang telah ditetapkan secara nasional.
Carbon Market Manual yang akan diterbitkan setelag diskusi panel ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pelaku usaha dan stakeholder terkait dalam menghadapi pasar karbon yang semakin berkembang.
(ind)
Lihat Juga :
