Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Kendalikan Kasus Tuberkulosis
Jum'at, 31 Maret 2023 - 22:31 WIB
loading...
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti foto bersama usai kegiatan Workshop Innovative TB Financing, Jumat (31/03/2023). (Foto: BPJS Kesehatan)
A
A
A
JAKARTA - Tuberkulosis (TB) masih menjadi menjadi tantangan kesehatan global yang bertanggung jawab atas 1,6 juta kematian di seluruh dunia selama 2021. Berdasarkan data WHO Global TB Report 2022, Indonesia merupakan negara dengan beban tuberkulosis tertinggi kedua di dunia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, penyakit tersebut juga menimbulkan masalah yang kompleks secara medis dan sosial, ekonomi, dan budaya. Menurutnya, keterbatasan akses dalam pengawasan pengobatan juga menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pengendalian penyakit TB.
“Di Indonesia saat ini tengah berupaya dalam melakukan perbaikan strategis secara terus menerus demi meningkatkan akses terhadap pelayanan TB yang berkualitas dan berorientasi kepada pasien. Ini juga membutuhkan inovasi yang dilakukan untuk mengintensifkan pembiayaan kesehatan, khususnya dalam kasus TB demi memastikan perawatan secara tepat waktu yang berkualitas bagi pasien,” kata Ghufron dalam kegiatan Workshop Innovative TB Financing, Jumat (31/03/2023).
Namun, dalam upaya pengendalian TB, Ghufron mengatakan terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Termasuk pengembangan sistem pengawasan yang efektif, percepatan identifikasi kasus, memastikan staf dan fasilitas laboratorium yang memadai, keterlibatan praktisi swasta, dan koordinasi yang efektif di antara penyedia layanan kesehatan.
Dalam upaya penanganan TB di Indonesia melalui Program JKN, BPJS Kesehatan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pemadanan data peserta dan kasus TB. Hal ini juga sebagai bentuk tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya adalah melaksanakan interoperabilitas sistem informasi program JKN melalui perluasan kerja sama dengan kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan data Program JKN.
Progres saat ini, BPJS Kesehatan telah memberikan data terkait TB dan telah dilakukan pemadanan dengan Kementerian Kesehatan. Harapannya tentu pemanfaatan data ini akan berdampak pada upaya penanggulangan penyakit dan termasuk dalam pembiayaan yang ditanggung oleh Program JKN.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, penyakit tersebut juga menimbulkan masalah yang kompleks secara medis dan sosial, ekonomi, dan budaya. Menurutnya, keterbatasan akses dalam pengawasan pengobatan juga menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pengendalian penyakit TB.
“Di Indonesia saat ini tengah berupaya dalam melakukan perbaikan strategis secara terus menerus demi meningkatkan akses terhadap pelayanan TB yang berkualitas dan berorientasi kepada pasien. Ini juga membutuhkan inovasi yang dilakukan untuk mengintensifkan pembiayaan kesehatan, khususnya dalam kasus TB demi memastikan perawatan secara tepat waktu yang berkualitas bagi pasien,” kata Ghufron dalam kegiatan Workshop Innovative TB Financing, Jumat (31/03/2023).
Namun, dalam upaya pengendalian TB, Ghufron mengatakan terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Termasuk pengembangan sistem pengawasan yang efektif, percepatan identifikasi kasus, memastikan staf dan fasilitas laboratorium yang memadai, keterlibatan praktisi swasta, dan koordinasi yang efektif di antara penyedia layanan kesehatan.
Dalam upaya penanganan TB di Indonesia melalui Program JKN, BPJS Kesehatan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pemadanan data peserta dan kasus TB. Hal ini juga sebagai bentuk tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya adalah melaksanakan interoperabilitas sistem informasi program JKN melalui perluasan kerja sama dengan kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan data Program JKN.
Progres saat ini, BPJS Kesehatan telah memberikan data terkait TB dan telah dilakukan pemadanan dengan Kementerian Kesehatan. Harapannya tentu pemanfaatan data ini akan berdampak pada upaya penanggulangan penyakit dan termasuk dalam pembiayaan yang ditanggung oleh Program JKN.
Lihat Juga :
