Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Kendalikan Kasus Tuberkulosis
Jum'at, 31 Maret 2023 - 22:31 WIB
loading...
A
A
A
Untuk itu, dirinya akan meminta Kementerian Kesehatan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Joint Learning Network (JLN), World Bank, United States Agency for International Development (USAID), Gaters Foundation hingga Global Fund untuk bersinergi dalam melakukan pengendalian TB sehingga angka kasus TB di Indonesia semakin berkurang.
“Penanganan TB tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus melibatkan banyak pihak. Komitmen dari seluruh antar lembaga sangat dibutuhkan dalam pengendalian kasus TB di Indonesia,” tambah Ghufron.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Yuli Farianti menjelaskan salah satu upaya percepatan dalam pengendalian TB di Indonesia dengan melakukan reformasi pembiayaan terhadap TB. Dirinya menilai, mekanisme pembiayaan TB saat ini masih belum optimal.
“Tahap uji coba sudah dilakukan dengan melihat kesiapan fasilitas kesehatan dalam pengembangan kapasitas faskes dan modifikasi proses kredensial. Namun, saat ini belum ada fasilitas kesehatan yang melakukan modifikasi ini dengan mekanisme pembiayaan,” kata Yuli.
Menurutnya, ada dua hal penting yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus TB. Pertama, upaya pengendalian TB dapat dijadikan sebagai indikator persyaratan uji kelayakan (credentialing) terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kedua, perbaikan terhadap pola pembayaran. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat perkembangan pembiayaan perorangan terhadap kasus TB.
“Dari hasil intervensi pembiayaan terhadap TB, terlihat angka kesembuhan semakin meningkat, karena mereka memiliki target dalam pengawasan kasus TB. Harapannya kita juga menghadirkan kualitas pelayanan yang baik ke masyarakat dan juga mendorong faskes untuk melaporkan berapa banyak masyarakat yang mengidap TB sehingga bisa mengintervensi untuk melakukan manajemen pasien,” kata Yuli.
“Penanganan TB tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus melibatkan banyak pihak. Komitmen dari seluruh antar lembaga sangat dibutuhkan dalam pengendalian kasus TB di Indonesia,” tambah Ghufron.
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Yuli Farianti menjelaskan salah satu upaya percepatan dalam pengendalian TB di Indonesia dengan melakukan reformasi pembiayaan terhadap TB. Dirinya menilai, mekanisme pembiayaan TB saat ini masih belum optimal.
“Tahap uji coba sudah dilakukan dengan melihat kesiapan fasilitas kesehatan dalam pengembangan kapasitas faskes dan modifikasi proses kredensial. Namun, saat ini belum ada fasilitas kesehatan yang melakukan modifikasi ini dengan mekanisme pembiayaan,” kata Yuli.
Menurutnya, ada dua hal penting yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus TB. Pertama, upaya pengendalian TB dapat dijadikan sebagai indikator persyaratan uji kelayakan (credentialing) terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kedua, perbaikan terhadap pola pembayaran. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat perkembangan pembiayaan perorangan terhadap kasus TB.
“Dari hasil intervensi pembiayaan terhadap TB, terlihat angka kesembuhan semakin meningkat, karena mereka memiliki target dalam pengawasan kasus TB. Harapannya kita juga menghadirkan kualitas pelayanan yang baik ke masyarakat dan juga mendorong faskes untuk melaporkan berapa banyak masyarakat yang mengidap TB sehingga bisa mengintervensi untuk melakukan manajemen pasien,” kata Yuli.
Lihat Juga :
