Utang dari China Rp8,3 Triliun untuk Kereta Cepat Belum juga Turun, Ini Langkah Luhut
Senin, 03 April 2023 - 17:19 WIB
loading...
Pinjaman dari CDB untuk kereta cepat belum juga cari. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan mengunjungi China pekan ini. Lawatan itu dilakukan lantaran China Development Bank (CDB) belum menyuntik dana sebesar USD550 juta atau setara Rp8,3 triliun.
Baca juga: Ini Jurus Luhut Cegah Turis Bule Kembali Bikin Ulah di Indonesia
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengajukan pinjaman senilai Rp8,3 triliun untuk menambal pembengkakan anggaran (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Total nilai pembengkakan biaya kereta cepat mencapai Rp18,2 triliun.
Namun saat ini, CDB belum memenuhi komitmen untuk memberikan pinjamannya kepada Indonesia. Perkaranya belum ada kesepakatan nilai interest rate atau tingkat suku bunga atas pinjaman sebesar Rp8,3 triliun itu.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan kehadiran Luhut di China agar bisa bernegosiasi dengan pihak otoritas setempat. Interest rate yang ditawar Indonesia berada di level 2%.
"Minggu ini tim Pak Luhut dan Dirut KAI, Dirut KCIC akan ke China untuk negosiasi final mengenai pricing, belum selesai. Kita lagi nawarin 2%, tapi belum tau dapet berapa," ungkap Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (3/4/2023).
Selain bersumber dari utang, anggaran proyek KCJB akan ditambal dari penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75% cost overrun ditutupi dengan pinjaman.
Sementara, 255 dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun.
Tiko menjelaskan porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
Baca juga: Polri Siapkan Personel Terbaik untuk Posisi Deputi Penindakan KPK
"Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN. Tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tuturnya.
Baca juga: Ini Jurus Luhut Cegah Turis Bule Kembali Bikin Ulah di Indonesia
Pemerintah Indonesia sebelumnya mengajukan pinjaman senilai Rp8,3 triliun untuk menambal pembengkakan anggaran (cost overrun) proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Total nilai pembengkakan biaya kereta cepat mencapai Rp18,2 triliun.
Namun saat ini, CDB belum memenuhi komitmen untuk memberikan pinjamannya kepada Indonesia. Perkaranya belum ada kesepakatan nilai interest rate atau tingkat suku bunga atas pinjaman sebesar Rp8,3 triliun itu.
Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan kehadiran Luhut di China agar bisa bernegosiasi dengan pihak otoritas setempat. Interest rate yang ditawar Indonesia berada di level 2%.
"Minggu ini tim Pak Luhut dan Dirut KAI, Dirut KCIC akan ke China untuk negosiasi final mengenai pricing, belum selesai. Kita lagi nawarin 2%, tapi belum tau dapet berapa," ungkap Tiko saat ditemui di gedung DPR RI, Senin (3/4/2023).
Selain bersumber dari utang, anggaran proyek KCJB akan ditambal dari penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2022. Dari skema yang ditetapkan, 75% cost overrun ditutupi dengan pinjaman.
Sementara, 255 dari total cost overrun berasal dari anggaran konsorsium Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan konsorsium China Railway International Co. Ltd. Salah satunya, PMN senilai Rp3,2 triliun.
Tiko menjelaskan porsi ekuitas sebesar 25% sebagiannya memang berasal dari PMN. Sebelumnya, direncanakan akan menggunakan anggaran dari PT Wijaya Karya (Persero) atau WIKA dan KAI, selaku anggota PSBI. Lantaran keuangan kedua BUMN itu bermasalah karena Covid-19, maka dialihkan ke PMN.
Baca juga: Polri Siapkan Personel Terbaik untuk Posisi Deputi Penindakan KPK
"Jadi porsi ekuitas 25% itu memang kita PMN, tadinya memang tidak PMN. Tadinya pakai uang WIKA dan KAI, karena Covid KAI juga bermasalah, kita perkuat KAI-nya," tuturnya.
(uka)
Lihat Juga :
