Terungkap! Hasil Audit BPKP Temukan Biaya Impor KRL Bekas Tak Akurat
Kamis, 06 April 2023 - 12:48 WIB
loading...
BPKP menemukan adanya ketidaksesuaian biaya dalam rencana impor KRL bekas. Foto/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Hasil audit impor kereta rel listrik ( KRL ) bekas Jepang oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) sudah keluar. Hasil audit mengungkap bahwa impor KRL bekas dari Jepang tidak direkomendasikan untuk dilakukan.
Baca juga: Hasil Audit BPKP Sudah Clear, Nafsu Impor KRL Bekas Harusnya Berakhir
Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Septian Hario Seto menyatakan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian estimasi biaya impor yang akan dibayarkan PT KCI kepada Japan Railway. Ketidakuratan itu karena biaya impor ditetapkan tidak berdasarkan survei harga.
"Melainkan hanya berdasarkan biaya impor KRL di 2018 yang ditambah 15%," katanya.
Dia juga mengatakan BPKP telah melakukan klarifikasi kepada pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan itu akan menambah biaya lagi.
"Hasil klarifikasi dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feet dan 40 feet. Sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus menggunakan kapal kargo. Ini tentu bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasi dengan akurat," kata Seto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Atas dasar itu, Seto mengatakan bahwa pihaknya meminta PT KCI untuk lebih melakukan retrofit atau update teknologi terhadap KRL. "Kita sudah rapat eselon I, kami meminta PT KCI melakukan review operasi mereka yang ada dan optimalkan sarana yang ada. Kita juga minta untuk bisa dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan atau pensiun," katanya.
Audit BPKP juga menyatakan jumlah armada KRL yang ada saat ini masih dapat memenuhi okupansi penumpang KRL. Menurut BPKP menyatakan jumlah KRL yang beroperasi saat ini adalah 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang diberhentikan dan 63 yang dikonversasi sementara.
BPKP membandingkan pada 2019, jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit mampu melayani 336,3 juta penumpang. Sedangkan di 2023 dengan jumlah armada 1.114 unit diperkirakan jumlah penumpang mencapai 273,6 penumpang.
"Jadi 2023 jumlah armada lebih banyak tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dari 2019," kata Seto.
Seto menambahkan, kepadatan penumpang memang terjadi, akan tetapi kondisi itu hanya ada di jam-jam sibuk. Secara keseluruhan okupansi penumpang dengan jumlah armada yang ada masih dapat tercukupi.
"Overload memang terjadi pada jam-jam sibuk. Namun secara keseluruhan untuk okupansi 2023 itu adalah 62,75%, 2024 diperkirakan maaih 79% dan 2025 sebanyak 83%," katanya.
Kemudian, alasan lainnya yakni rencana impor KRL bekas dari Jepang tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional. Penilaian itu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.175 tahun 2015 yang harus mengutamakan produk dalam negeri.
Baca juga: 6 Kebiasaan Sehari-hari yang Bikin Sulit Punya Anak, Bisa Pengaruhi Kesuburan
Dia juga menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan telah menanggapi masalah impor KRL dalam keadaan tidak baru dengan menyatakan bahwa permohonan dispensasi tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui P3DN.
Baca juga: Hasil Audit BPKP Sudah Clear, Nafsu Impor KRL Bekas Harusnya Berakhir
Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi Septian Hario Seto menyatakan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian estimasi biaya impor yang akan dibayarkan PT KCI kepada Japan Railway. Ketidakuratan itu karena biaya impor ditetapkan tidak berdasarkan survei harga.
"Melainkan hanya berdasarkan biaya impor KRL di 2018 yang ditambah 15%," katanya.
Dia juga mengatakan BPKP telah melakukan klarifikasi kepada pihak PT Pelabuhan Indonesia (Persero) alias Pelindo. Hasilnya ditemukan kontainer yang tersedia tidak cocok, sehingga pengangkutan harus menggunakan kapal kargo dan itu akan menambah biaya lagi.
"Hasil klarifikasi dengan Pelindo, kontainer yang tersedia hanya 20 feet dan 40 feet. Sehingga pengangkutan dan pengiriman kereta harus menggunakan kapal kargo. Ini tentu bisa menyebabkan penambahan biaya yang harus diestimasi dengan akurat," kata Seto dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (6/4/2023).
Atas dasar itu, Seto mengatakan bahwa pihaknya meminta PT KCI untuk lebih melakukan retrofit atau update teknologi terhadap KRL. "Kita sudah rapat eselon I, kami meminta PT KCI melakukan review operasi mereka yang ada dan optimalkan sarana yang ada. Kita juga minta untuk bisa dilakukan retrofit atas sarana yang saat ini ada dan atau pensiun," katanya.
Audit BPKP juga menyatakan jumlah armada KRL yang ada saat ini masih dapat memenuhi okupansi penumpang KRL. Menurut BPKP menyatakan jumlah KRL yang beroperasi saat ini adalah 1.114 unit, tidak termasuk 48 unit yang diberhentikan dan 63 yang dikonversasi sementara.
BPKP membandingkan pada 2019, jumlah armada yang siap guna sebanyak 1.078 unit mampu melayani 336,3 juta penumpang. Sedangkan di 2023 dengan jumlah armada 1.114 unit diperkirakan jumlah penumpang mencapai 273,6 penumpang.
"Jadi 2023 jumlah armada lebih banyak tapi estimasi penumpangnya tetap jauh lebih sedikit dari 2019," kata Seto.
Seto menambahkan, kepadatan penumpang memang terjadi, akan tetapi kondisi itu hanya ada di jam-jam sibuk. Secara keseluruhan okupansi penumpang dengan jumlah armada yang ada masih dapat tercukupi.
"Overload memang terjadi pada jam-jam sibuk. Namun secara keseluruhan untuk okupansi 2023 itu adalah 62,75%, 2024 diperkirakan maaih 79% dan 2025 sebanyak 83%," katanya.
Kemudian, alasan lainnya yakni rencana impor KRL bekas dari Jepang tidak mendukung pengembangan industri perkeretaapian nasional. Penilaian itu sesuai Peraturan Menteri Perhubungan No.175 tahun 2015 yang harus mengutamakan produk dalam negeri.
Baca juga: 6 Kebiasaan Sehari-hari yang Bikin Sulit Punya Anak, Bisa Pengaruhi Kesuburan
Dia juga menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan telah menanggapi masalah impor KRL dalam keadaan tidak baru dengan menyatakan bahwa permohonan dispensasi tidak dapat dipertimbangkan karena fokus pemerintah adalah pada peningkatan produksi dalam negeri dan substitusi impor melalui P3DN.
(uka)
Lihat Juga :
