AS dan Indonesia Teken Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Rp10,2 Triliun

WASHINGTON - Menteri Keuangan atau Menkeu Amerika Serikat Janet Yellen dan Menteri Keuangan Repubik Indonesia Sri Mulyani Indrawati menandatangani Kesepakatan Infrastruktur dan Keuangan Indonesia (Indonesia Infrastructure and Finance Compact) senilai Rp10,2 triliun atau setara USD698 juta.



Hal itu merupakan hibah lima tahun antara Millennium Challenge Corporation (MCC) pemerintah AS dan pemerintah Indonesia, dengan kontribusi Rp9.5 triliun (USD649 juta) dari Amerika Serikat dan Rp718 miliar (USD49 juta) dari Pemerintah Indonesia.

Chief Executive Officer (CEO) MCC, Alice Albright turut serta dalam upacara penandatanganan yang dilangsungkan di kantor Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) di Washington D.C, Kamis, 13 April (waktu setempat), bersama perwakilan dari pemerintah AS dan Indonesia.

“Kemitraan ini merepresentasikan keyakinan bersama Amerika Serikat dan Indonesia akan demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh inovasi,” ujar Menteri Yellen, yang juga Wakil Ketua Dewan Direksi MCC.



“Kesepakatan ini akan menudukung Kemitraan Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition Partnership atau JETP) Indonesia, serta pengembangan infrastruktur tahan iklim yang memenuhi standar, di bawah Kemitraan untuk Infrastruktur dan Investasi Global (PGII) – yang diumumkan bersama oleh presiden kedua negara kita di KTT G20," sambungnya.

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia menyumbang hampir 97% tenaga kerja nasional dan menyumbang sekitar 57% dari total PDB. Sementara Indonesia terus berinvestasi di sektor manufaktur dan di bidang ekspor berbasis komoditas, infrastruktur berkualitas tinggi diperlukan untuk mengangkut pekerja dan barang.

“MCC bangga akan hubungan kami yang sudah terjalin selama hampir 20 tahun dengan pemerintah Indonesia,” ujar CEO Albright.

“Dengan investasi ini, kerja sama kita dalam berbagai proyek akan bernilai total lebih dari 1 miliar dolar. Kesepakatan yang ditandatangani hari ini akan difokuskan pada keberlanjutan dan skalabilitas, meningkatkan ketahanan Indonesia terhadap perubahan iklim dan guncangan eksternal lainnya sambil menciptakan peluang yang lebih besar bagi pemilik bisnis untuk mengakses modal pasar," jelas Albright.

Indonesia Infrastructure and Finance Compact bertujuan untuk meningkatkan akses keuangan bagi infrastruktur transportasi dan logistik Indonesia serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama yang dimiliki oleh perempuan.

“Indonesia mengambil tindakan penting untuk membangun lingkungan keuangan yang kuat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi semua orang,” ujar Menteri Sri Mulyani. “Saya senang melihat bagaimana upaya bersama kita akan terus memperkuat ketahanan ekonomi bagi generasi Indonesia saat ini dan mendatang.”

Indonesia Infrastructure and Finance Compact terdiri dari tiga proyek:
• Proyek Memajukan Aksesibilitas Transportasi dan Logistik (ATLAS) akan bekerja sama dengan lima pemerintah provinsi – Sumaera Selatan, Sulawesi Utara, Riau, Kepulauan Riau, dan Bali – untuk meningkatkan perencanaan dan persiapan infrastruktur di tingkat daerah, yang transportasi dan logistiknya lebih terbatas.

Proyek yang dihasilkan akan meningkatkan akses kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia dan aksesibilitas layanan transportasi bagi penumpang perempuan dan penyandang disabilitas.

• Proyek Akses Pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Milik Perempuan bertujuan untuk meningkatkan layanan pinjaman formal kepada UMKM, terutama yang dimiliki oleh perempuan. Proyek ini juga akan memberikan pelatihan bisnis, termasuk pelatihan literasi digital dan keuangan, serta bantuan teknis untuk meningkatkan kelayakan kredit dan kesiapan investasi.

• Proyek Pengembangan Pasar Keuangan (FMD) akan memberikan bantuan teknis dan hibah keuangan campuran untuk meningkatkan partisipasi sektor swasta atau pembiayaan berorientasi komersial dalam investasi infrastruktur. Proyek ini akan membantu pemerintah Indonesia untuk membentuk kemitraan baru dan memanfaatkan dana yang ada untuk mendanai proyek infrastruktur berkualitas tinggi dengan risiko rendah.

MCC dan pemerintah Indonesia mengawali kemitraannya tahun 2006 dengan program Ambang Batas senilai USD55 juta untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan tingkat imunisasi. Tahun 2011, MCC dan pemerintah Indonesia bermitra lagi melalui program MCC-Indonesia Compact senilai USD474 juta yang berfokus pada kesehatan dan gizi, pengelolaan lahan dan energi yang berkelanjutan, serta modernisasi pengadaan pemerintah.

Millennium Challenge Corporation adalah badan independen pemerintah AS yang bekerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan global melalui pertumbuhan ekonomi. Dibentuk pada 2004, MCC memberikan hibah dan bantuan dengan periode tertentu kepada negara-negara yang memenuhi standar yang ketat dalam pemerintahan yang baik, upaya memerangi korupsi, dan penghormatan terhadap hak-hak demokrasi.