Ekonom Ungkap Dua Peran Pemerintah yang Bikin BUMN Karya Babak Belur

JAKARTA - Ekonom senior Institute For Development of Economics and Finance ( Indef ) Didin S. Damanhuri mengatakan, pemerintah turut andil dalam menciptakan kinerja negatif pada badan usaha milik negara ( BUMN ) di sektor karya. Andil itu berkaitan dengan penugasan dari pemerintah yang dinilai tidak efektif bila ditinjau dari sisi urgensi terhadap kebutuhan masyarakat.



Setidaknya terdapat dua faktor yang melandasi turut andilnya pemerintah dalam menciptakan kinerja negatif BUMN. Pertama, banyak proyek yang menelan biaya fantastis namun tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat. Didin pun mencontohkan sejumlah proyek seperti tol Trans Jawa dan Trans Papua yang dilaporkan sepi pengunjung.

“Ini kan penugasan dari pemerintah, jadi pemerintah juga gagal dalam memberikan penugasan yang relevan,” ujar Didin dalam program Market Review IDX Channel, Jumat (14/4/2023).

Menurutnya, pemerintah harus melakukan berbagai tinjauan dan kajian ulang untuk menentukan skala prioritas pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang menelan biaya hingga triliunan. Dengan demikian, anggaran yang besar akan sebanding dengan tujuan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Didin pun mencontohkan, negara-negara maju seperti Jepang dan Eropa yang lebih berfokus pada pembangunan kereta api untuk mobilisasi penduduknya. Langkah itu dinilai jauh lebih efektif dan menciptakan efek berganda terhadap kecepatan dan kenyamanan mobilisasi masyarakat dibandingkan dengan pembangunan jalan tol.

“Kenapa Indonesia tidak memprioritaskan pembangunan kereta api? Kalau berdasarkan sejarah negara maju, pembangunan kereta api didahulukan dan tol belakangan,” imbuhnya.

Kedua, target pemerintah dalam pembangunan proyek yang begitu cepat dinilai juga melatarbelakangi kinerja negatif BUMN pada sektor karya. Didin mengatakan, BUMN karya berusaha mendapatkan pendanaan dalam jangka waktu pendek yang dinilai tidak menguntungkan untuk memenuhi target tersebut.

Dengan demikian, Didin mengatakan restrukturisasi dan konsolidasi tidak hanya dilakukan pada lingkungan internal BUMN, melainkan juga melakukan perbaikan dari segi penugasan pemerintah.



“Jadi kalau dibilang akan ada restrukturisasi dan konsolidasi BUMN, saya sangat setuju. Tapi perlu digarisbawahi, BUMN yang sakit atau memiliki kinerja negatif itu bukan sepenuhnya salah mereka. Ini supaya perbaikan dilakukan menyeluruh,” pungkasnya.