Harus Sediakan 3,6 Juta Lapangan Kerja Baru Tiap Tahun, Menko PMK Sebut Tak Bisa Andalkan Industri
Senin, 01 Mei 2023 - 20:56 WIB
loading...
Setidaknya pemerintah harus menyediakan 3,6 juta lapangan pekerjaan baru di setiap tahun. Namun Menko PMK, Muhadjir menyebutkan, pemerintah tidak bisa terus menerus mengandalkan industri. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, terdapat 3,6 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya. Dari angka tersebut, perguruan tinggi hanya menyumbang sekitar 1,3 juta, sementara sisanya berasal dari SMK, SMA, Madrasah Aliyah bahkan SMP.
Baca Juga: Mayoritas Buruh Indonesia Generasi Sandwich, Menko PMK Ungkap Bahayanya
Dengan kondisi itu, setidaknya pemerintah harus menyediakan 3,6 juta lapangankerja baru di setiap tahun. Namun, Muhadjir menyebutkan, pemerintah tidak bisa terus menerus mengandalkan industri.
“Ini karena industri di Indonesia berbeda dengan negara lain. Di Jerman, siklus angkatan kerja sudah stabil. Angkatan kerja baru akan langsung menggantikan pekerja yang pensiun karena angka industri sudah tumbuh. Sementara angka industri di Indonesia masih kecil,” ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy dalam Perayaan Puncak Hari Buruh Internasional di Youtube Kemenaker RI, Senin (1/5/2023).
Baca Juga: Rayakan May Day 2023, Jokowi: Jadi Momentum Perluas Kesempatan Kerja
Sehingga revitalisasi vokasi pun dinilai penting untuk menyiapkan angkatan kerja yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Muhadjir mengatakan, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Perpres ini pun dijadikan landasan untuk melakukan transformasi pada politeknik atau berbagai pelatihan.
Program ini merupakan keberlanjutan dari revitalisasi SMK. Menurutnya, pemerintah telah melakukan transformasi dalam pembentukan kurikulum sekolah kejuruan tersebut.
Di antaranya, mengizinkan kurikulum ditentukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan berubah dari supply-based menjadi demand-based atau sesuai kebutuhan industri. Hal ini dilakukan untuk mendorong generasi muda yang produktif ketika lulus dari bangku sekolah.
“Jadi kemampuan pelajar SMK bisa sesuai dengan kebutuhan industri karena memang kurikulum disusun oleh pelaku industri itu sendiri. Pemerintah hanya menetapkan mata pelajaran seperti Pancasila atau Agama,” imbuhnya.
Muhadjir mengatakan, pemerintah telah bekerja secara optimal sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan data BPS 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86% atau turun sebesar 0,63% poin dibandingkan dengan Agustus 2021.
Selain menyediakan program pelatihan, penurunan ini juga didukung dengan akselerasi investasi dan kebijakan hilirisasi industri di Indonesia.
“Pelaku industri dan usaha bisa merasakan manfaat kebijakan ini. Di samping bisa mengelola SDA, ini juga menimbulkan multiplier effect dari sisi ketenagakerjaan, salah satunya meningkatkan lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
Baca Juga: Mayoritas Buruh Indonesia Generasi Sandwich, Menko PMK Ungkap Bahayanya
Dengan kondisi itu, setidaknya pemerintah harus menyediakan 3,6 juta lapangankerja baru di setiap tahun. Namun, Muhadjir menyebutkan, pemerintah tidak bisa terus menerus mengandalkan industri.
“Ini karena industri di Indonesia berbeda dengan negara lain. Di Jerman, siklus angkatan kerja sudah stabil. Angkatan kerja baru akan langsung menggantikan pekerja yang pensiun karena angka industri sudah tumbuh. Sementara angka industri di Indonesia masih kecil,” ujar Menko PMK, Muhadjir Effendy dalam Perayaan Puncak Hari Buruh Internasional di Youtube Kemenaker RI, Senin (1/5/2023).
Baca Juga: Rayakan May Day 2023, Jokowi: Jadi Momentum Perluas Kesempatan Kerja
Sehingga revitalisasi vokasi pun dinilai penting untuk menyiapkan angkatan kerja yang produktif dan sesuai dengan kebutuhan industri. Muhadjir mengatakan, sebelumnya Presiden RI Joko Widodo telah meneken Perpres Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. Perpres ini pun dijadikan landasan untuk melakukan transformasi pada politeknik atau berbagai pelatihan.
Program ini merupakan keberlanjutan dari revitalisasi SMK. Menurutnya, pemerintah telah melakukan transformasi dalam pembentukan kurikulum sekolah kejuruan tersebut.
Di antaranya, mengizinkan kurikulum ditentukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan berubah dari supply-based menjadi demand-based atau sesuai kebutuhan industri. Hal ini dilakukan untuk mendorong generasi muda yang produktif ketika lulus dari bangku sekolah.
“Jadi kemampuan pelajar SMK bisa sesuai dengan kebutuhan industri karena memang kurikulum disusun oleh pelaku industri itu sendiri. Pemerintah hanya menetapkan mata pelajaran seperti Pancasila atau Agama,” imbuhnya.
Muhadjir mengatakan, pemerintah telah bekerja secara optimal sehingga bisa mengurangi angka pengangguran. Berdasarkan data BPS 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 5,86% atau turun sebesar 0,63% poin dibandingkan dengan Agustus 2021.
Selain menyediakan program pelatihan, penurunan ini juga didukung dengan akselerasi investasi dan kebijakan hilirisasi industri di Indonesia.
“Pelaku industri dan usaha bisa merasakan manfaat kebijakan ini. Di samping bisa mengelola SDA, ini juga menimbulkan multiplier effect dari sisi ketenagakerjaan, salah satunya meningkatkan lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
