AS Terancam Gagal Bayar Utang Rp461.000 Triliun, Pasar Keuangan Global Bisa Terguncang

JAKARTA - Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah memperingatkan bahwa AS mungkin akan kehabisan uang tunai pada 1 Juni 2023 jika konggres gagal menaikkan atau menangguhkan plafon utang.

Yellen telah mendesak konggres untuk sesegera mungkin mengatasi batas pagu utang pemerintah USD31,4 triliun atau sekitar Rp461.000 triliun. Batasan itu artinya pemerintah sudah tidak dapat meminjam uang lagi.

Mengutip BBC, Presiden AS Joe Biden telah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin kongres untuk membahas masalah ini pada 9 Mei. Plafon utang telah dinaikkan, diperpanjang atau direvisi sebanyak 78 kali sejak tahun 1960.



Dalam hal ini, Partai Republik di DPR telah menuntut pemotongan pengeluaran yang drastis dan pembalikan beberapa aspek agenda Presiden Biden termasuk program pengampunan pinjaman mahasiswa dan kredit pajak energi ramah lingkungan sebagai imbalan atas suara untuk menaikkan plafon utang. Hal ini, pada gilirannya, telah memicu keberatan dari Partai Demokrat di Senat dan dari Presiden Biden, yang mengatakan minggu lalu bahwa masalah ini tidak bisa dinegosiasikan.

Namun, Presiden Biden mendapatkan tekanan yang semakin besar dari kelompok-kelompok bisnis termasuk Kamar Kongres AS untuk membahas proposal-proposal Partai Republik. Gagal bayar yang akan menjadi yang pertama dalam sejarah AS dapat mengguncang pasar keuangan global dan menghancurkan kepercayaan terhadap AS sebagai mitra bisnis global.

Para ahli telah memperingatkan bahwa gagal bayar juga dapat membuat AS mengalami resesi dan menyebabkan meningkatnya pengangguran. Hal ini juga berarti bahwa AS tidak akan dapat meminjam uang untuk membayar gaji pegawai pemerintah dan personel militer, cek jaminan sosial, atau untuk kewajiban-kewajiban lain, seperti pembayaran kontraktor pertahanan.

Bahkan prakiraan cuaca pada akhirnya dapat terkena dampaknya, karena banyak yang mengandalkan data dari National Weather Service yang didanai pemerintah federal.

Dalam sebuah surat kepada para anggota Kongres Yellen mengatakan bahwa pihaknya telah belajar dari kebuntuan batas utang di masa lalu bahwa menunggu hingga menit terakhir untuk menangguhkan atau meningkatkan batas utang dapat menyebabkan kerugian serius pada kepercayaan bisnis dan konsumen.

"Dengan meningkatkan biaya pinjaman jangka pendek bagi para pembayar pajak, dan secara negatif mempengaruhi peringkat kredit Amerika Serikat," kata dia.

Pengumumannya datang pada hari yang sama ketika Kantor Anggaran Kongres (Congressional Budget Office/CBO) melaporkan bahwa ada risiko yang jauh lebih besar bahwa Departemen Keuangan akan kehabisan dana pada awal Juni.

"Namun, proyeksi tanggal kehabisan dana masih belum pasti karena waktu dan jumlah pengumpulan pendapatan dan pengeluaran selama beberapa minggu ke depan sulit untuk diprediksi," kata laporan CBO.

Departemen Keuangan berencana untuk meningkatkan pinjaman hingga akhir kuartal yang berakhir di Juni, dengan total sekitar USD726 atau sekitar USD449 miliar lebih banyak dari yang diproyeksikan di awal tahun ini. Para pejabat mengatakan bahwa hal ini sebagian disebabkan oleh penerimaan pajak pendapatan yang lebih rendah dari perkiraan, pengeluaran pemerintah yang lebih tinggi, dan saldo kas awal kuartal yang lebih rendah dari yang diantisipasi.

Dalam sebuah pernyataan bersama, Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer dan Pemimpin Partai Demokrat DPR Hakeem Jeffries mengatakan AS tidak memiliki kekuatan untuk menunggu hingga 1 Juni untuk bersatu, meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk menghindari gagal bayar dan mencegah konsekuensi bencana bagi ekonomi kita dan jutaan keluarga Amerika.

"Partai Republik tidak bisa membiarkan ekstremisme sayap kanan menyandera bangsa kita. Selama beberapa generasi, Kongres telah membuat keputusan pengeluaran dan pendapatan sebagai bagian dari proses anggaran tahunan, yang saat ini sedang berlangsung," kata pernyataan itu.

"Itu adalah tempat yang tepat untuk memperdebatkan dan mendiskusikan gambaran fiskal negara kita bukan dalam situasi penyanderaan di mana Partai Republik yang ekstrim MAGA mencoba memaksakan agenda radikal mereka di Amerika."



Di pihak Partai Republik, Ketua DPR Kevin McCarthy menuduh Presiden Biden telah menolak untuk melakukan pekerjaannya dan mengancam membuat AS mengalami gagal bayar pertama kalinya.

"Waktu terus berjalan," kata McCarthy. "Setelah tiga bulan pemerintahan Biden tidak bertindak, DPR bertindak, dan ada sebuah rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Senat yang akan menghentikan risiko gagal bayar. Senat dan Presiden harus mulai bekerja dan segera," kata dia.

Dalam sebuah surat lain, yang dikirimkan kepada para anggota kongres pada Januari, Yellen mengatakan bahwa Departemen Keuangan telah memulai tindakan-tindakan luar biasa untuk menghindari gagal bayar utang pemerintah.