Jokowi Proyeksikan Ekonomi Digital Indonesia Tembus Rp4.613 Triliun di 2030

JAKARTA - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) memproyeksi nilai ekonomi digital di Indonesia bisa tembus mencapai USD315 miliar atau setara Rp4.613 triliun (Kurs Rp14.645/USD) pada tahun 2030. Pada tahun 2025 sendiri atau dua tahun dari sekarang nilainya bakal USD130 miliar.



Hal itu disebabkan oleh penetrasi internet di Indonesia yang cukup masif beberapa tahun ke belakang. Menurutnya ekonomi digital sendiri bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Digitalisasi sendiri membuka pasar baru yang bisa memantik pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri.

"Ekonomi dan keuangan digital di Indonesia bisa dioptimalkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, pangsa pasarnya sangat besar sekitar 40% dari transaksi ekonomi digital di ASEAN," kata Jokowi dalam sambutan virtual pada pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital di JCC Senayan, Senin (8/5/2023).

Presiden Jokowi menyebutkan dalam rangka memanfaatkan pasar baru tersebut, maka penting sebuah inovasi dalam memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan potensi ekonomi digital. LCS (Local Currency Settlement) menjadi salah satu instrumen yang penting untuk dikembangkan dalam memudahkan pembayaran antar negara.

"Pengembangan konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN seperti QRIS antar negara juga mendesak untuk terus diperkuat mendukung perekonomian, dan inklusi keuangan di kawasan dan menjadi bagian penting keketuaan ASEAN di tahun ini," lanjutnya.



Melalui perluasan metode pembayaran antara Negara lewat QRIS, harapannya bisa mendongkrak peningkatan transaksi bagi para pelaku UMKM, baik untuk pembayaran di dalam negeri maupun transaksi internasional.

"Saya harap QRIS antar negara dan kartu kredit pemerintah dapat mendorong kenaikan transaksi UMKMN, baik melalui pembelanjaan produk dalam negeri maupun memperluas akses pasar luar negeri," kata Presiden.

"Semua inovasi harus dilakukan hati-hati, memperhatikan dan memiliki antisipasi risiko, sistem keamanan yang handal dan sistem perlindungan konsumen yang baik. Mitigasi risiko ini harus betul-betul dihitung bagaimana regulasi dan pengawasan pemantauan implikasi terhadap nilai tukar dan keberlanjutan dalam adopsi standar internasionalnya," pungkasnya.