Kemiskinan Ekstrem di Indonesia Tinggal 1,5%, Wapres: Itu Keberhasilan Kita

JAKARTA - Wakil Presiden ( Wapres ) Ma’ruf Amin ikut merespons hasil laporan World Bank atau Bank Dunia yang menyebut kemiskinan ekstrem di Indonesia hanya tingga 1,5% di tahun 2022. Wapres pun mengatakan penurunan kemiskinan ekstrem itu merupakan keberhasilan.



Sebelumnya, World Bank mengeluarkan laporan bertajuk Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security yang menyebutkan kemiskinan ekstrem di Indonesia hanya tinggal 1,5% pada tahun 2022. Penurunan itu berkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan dukungan pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dan rentan.

“Saya kira ketika kemiskinan ekstrem itu hanya tersisa 1,5%, itu artinya merupakan keberhasilan kita di dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem,” tegas Wapres usai menghadiri acara di Kota Ternate, Maluku Utara, Jumat (12/5/2023).

Melihat angka ini, Wapres pun semakin optimistis dengan target agar kemiskinan ekstrem 0% pada tahun 2024 mendatang akan tercapai.

“Saya katakan, saya sangat optimistis (nol persen) karena kalau 1,5% berarti dua tahun ini hanya per tahunnya itu hanya nol koma tujuh setengah persen dengan kerangka perbaikan peningkatan kualitas ditambah juga pembangunan desa yang lebih optimal maka pasti kita yakin kemiskinan ekstrem akan bisa teratasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem sebesar 0% di tahun 2024 yang diupayakan melalui dua strategi utama, yaitu peningkatan pendapatan dan pengurangan beban.

“Kemudian, ketika bicara tentang kemiskinan, permasalahan status gizi anak juga tak terpisahkan dari skema besar penanggulangannya. Saat ini sekitar 1 dari 5 balita Indonesia mengalami stunting, atau kekurangan gizi dalam jangka waktu lama, yang tentu akan berdampak besar bagi masa depan bangsa,” kata Wapres.

Wapres pun mengatakan berbagai program dan kebijakan tengah digulirkan pemerintah untuk mencapai target stunting 14% di tahun 2024. Artinya, dalam waktu kurang dari 2 tahun ini, prevalensi stunting harus diturunkan setidaknya 7,6%.



“Oleh karenanya, saya meminta seluruh pihak, betul-betul serius memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta melakukan penajaman kegiatan intervensi penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting di berbagai sektor,” tandasnya.