Menkeu Ingatkan Tanggung Jawab Besar K/L Kelola Anggaran Belanja Rp3.061 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut anggaran belanja pemerintah yang mencapai Rp3.061 triliun merupakan sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar.

Maka itu, mulai dari sisi perencanaan hingga pelaksanaan penggunaan anggaran menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan dikelola secara baik.

"Masyarakat akan terus bertanya, 'apa manfaat APBN bagi saya?' Sebagian testimoni barangkali tadi direkam, namun yang paling penting masyarakat seluruhnya akan melihat bahwa APBN adalah sebuah anggaran yang sangat penting bagi meningkatkan kesejahteraan dan juga pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia," ujarnya dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran 2023: Belanja Berkualitas Untuk Transformasi Ekonomi Indonesia di Jakarta, Rabu (17/5/2023).

Menkeu melihat banyak dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang terus meningkatkan kualitas belanjanya. Salah satu yang mungkin hadir dalam kesempatan tersebut adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono.

Sri menceritakan ihwal Menteri Trenggono yang meminta anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membuat tambak udang yang sekarang ini.

"Bahkan beliau berkali-kali telpon saya bahwa sudah mulai panen parsial. Bapak Presiden sendiri sempat hadir dalam peresmian tambak udang, lebih dari 60 hektare dari 100 hektare. Pertanyaannya, kenapa Menteri Perikanan membuat tambak udang kalau sudah menghasilkan penerimaan dan anggarannya sudah diinvestasikan?" ucapnya.



Dia menyatakan, mungkin perlu dipikirkan bagaimana kreativitas untuk keberlanjutannya, dan tentu jangan sampai pemerintah mengambil alih peran dari swasta maupun masyarakat, tetapi memberdayakan mereka. Ini adalah salah satu bentuk inovasi belanja yang dilakukan oleh Menteri KKP.

"Tentu yang mendapatkan ranking pada hari ini, kecuali satu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) semuanya mendapatkan tepuk tangan. Jadi pembelajarannya besok lagi, Menkeu tidak boleh ikut kompetisi karena pasti apapun yang diperoleh juga dianggap tidak objektif. Tapi Menkeu dan Kemenkeu akan tetap dimonitor indikator pencapaiannya, tapi tidak perlu ikut di dalam ranking karena selalu akan dianggap tidak adil. Jadi ini juga suatu pembelajaran," tandas menteri asal Lampung.



Sri bilang, ini yang dia anggap sebagai kepekaan publik. Kedua, di luar yang sudah disampaikan bahwa indikator kualitas belanja dilihat dari EKA dan IKPA, Menkeu juga akan melihat di dalam bagaimana K/L sekalian bisa menjelaskan ke publik, terlebih karena masyarakat dalam era media sosial dan informasi yang terbuka.

"Kalau Bapak dan Ibu sekalian belanja dan kualitas belanja baik, tapi tidak mampu menjelaskan ke publik, masyarakat juga tidak nge-klik karena publik ini juga diisi berbagai informasi yang versinya berbeda-beda. Jadi, saya juga berharap agar Bapak dan Ibu sekalian selain mungkin hari ini mendapat penghargaan, namun sebaiknya masing-masing K/L bisa menjelaskan ke publik berapa anggaran yang dikelola dan apa hasilnya bagi tujuan bernegara. Karena ini akan menjadi salah satu bentuk yang sangat penting," tutup Sri Mulyani.