Subholding Gas Pertamina Utamakan Keamanan dan Keselamatan pada Program Pemanfaatan BBG untuk Kendaraan

JAKARTA - Subholding Gas Pertamina selalu mengutamakan keselamatan dalam mewujudkan diversifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi. Melalui Anak Usaha yaitu PT Gagas Energi Indonesia telah menjalankan regulasi pemerintah pada kegiatan pengoperasian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas, Transportasi BBG termasuk juga program yang sedang berjalan yaitu konversi BBM kendaraan bermotor ke BBG.

Meneruskan program Pemerintah sejak 2013 yang telah mengkonversi ribuan kendaraan seperti taksi, angkot, mobil dinas, dan bus di Jakarta, Bogor, Lampung, Batam, Bandung, Purwakarta, Sukabumi, Surabaya, Gresik, Semarang, Balikpapan dan Semarang, maka secara bertahap Gagas melakukan kembali program konversi tersebut termasuk menginisiasi konversi BBM ke BBG untuk kendaraan roda dua, nelayan dan truk logistik

Dengan harga BBG hanya Rp. 4500/ LSP akan memberikan penghematan sebesar 55% dibandingkan saat menggunakan BBM, selain itu BBG lebih ramah lingkungan karena hasil pembakaran berupa CO2 lebih rendah 25% dan Sox 0%. Oleh karena itu, BBG tepat menjadi energi alternatif di masa transisi ini dan menjadi bagian dari ekosistem untuk mencapai target Net Zero Emission.

Faktor pendukung program konversi diantaranya Disparitas Harga BBM & BBG, pasokan gas, biaya konversi, regulasi, standar & sertifikasi, bengkel, infrastruktur. Ketersediaan regulasi, ketaatan regulasi beserta monitoring dan evaluasi menjadi faktor utama menjamin keselamatan para pengguna BBG.



Ketua Komite Keselamatan Transportasi (KNKT), Dr. Ir. Soerjanto Tjahjono, mendukung Program pemanfaatan BBG pada kendaraan, mengingat penghematan yang akan didapatkan oleh masyarakat. Untuk itu KNKT memberikan rekomendasi keselamatan pada aspek kualitas gas, inspeksi dan pemeliharaan kendaraan BBG, selain itu perlu juga dilakukan sosialisasi rutin kepada Pengguna.

Joko Hadi Wibowo selaku Koordinator Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi Ditjen Migas juga menekankan tentang regulasi keselamatan teknologi Compressed Natural Gas (CNG) pada kendaraan. Pemerintah menjamin keselamatan melalui penyediaan regulasi yang tentu saja harus disertai dengan ketaatan regulasi tersebut oleh badan usaha dan pengguna. Beberapa Kementerian telah mendukung melalui penyediaan regulasi kualitas gas, regulasi kelaikan tabung CNG, regulasi keamanan instalasi converter kit, serta standarisasi Converter kit dan tabung.

“Jika tools-nya belum ada, maka bisa diperbaiki aturannya. Yang penting adalah program pemanfaatan BBG harus tetap berjalan dan menjadi salah satu prioritas Net Zero Emission. Saat ini berbagai negara tengah mengejar carbon credit, penggunaan BBG bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan,” ujar Joko, (16/5/2023).

Untuk itu, Ditjen Migas mendorong upaya pemanfaatan BBG secara lebih besar. Program percepatan pemanfaatan BBG merupakan penugasan pemerintah kepada Pertamina dan PGN. “Pertamina dan PGN juga harus menjadi contoh terutama masalah keselamatan terkait pemanfaatan BBG,” lanjut Joko.

Bila perlu dilakukan benchmarking, dapat dilakukan dengan mencontoh negara-negara yang sudah menggunakan BBG secara lebih dahulu dan utama untuk jenis kendaraan yang sama.