RI Tetap Impor KRL Bekas Jepang Tahun Ini, Wamen BUMN: Ada 12 Rangkaian
Rabu, 24 Mei 2023 - 20:23 WIB
loading...
Kementerian BUMN memastikan impor Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) bekas dari Jepang terealisasi tahun ini. Foto/MPI/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Meski sempat menuai pro kontra, Kementerian BUMN memastikan impor Kereta Rel Listrik (KRL Commuter Line) bekas dari Jepang terealisasi tahun ini. Rencananya, pemerintah akan mendatangkan 12 rangkaian (trainset) KRL dari Negeri Sakura.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, berdasarkan perhitungan di lapangan, opsi impor harus dilakukan. Hal ini lantaran PT INKA (Persero) tidak bisa memasok kereta yang dibutuhkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) saat ini.
"Setelah kita hitung, memang kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk kita menunggu sampai produksi INKA ya, jadi kita sudah usulkan untuk ada penambahan impor 12 trainset," ujar Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, saat ditemui wartawan di gedung Mahkamah Agung, Rabu (24/5/2023).
Meski sinyal impor KRL bekas dilakukan tahun ini, Tiko mengatakan masih ada satu kali pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. "Dan ini lagi mau kita rapatkan dengan pak Menko Marves segera," ungkapnya.
Baca juga: Soal Impor KRL Bekas Jepang, BPKP Menanti Sikap Luhut dan Erick Thohir
Adapun terkait hasil rapat antara Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, dan kementerian teknis terkait impor kereta, Tiko memastikan sudah menyampaikannya ke Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh.
Oleh karena itu, pemerintah segera melakukan kajian ihwal proses pengadaan 12 rangkaian KRL tersebut. Jika memungkinkan, kajian mulai dilakukan bulan ini.
"Kita lagi mulai kaji proses pengadaannya sama-sama BPKP juga, mungkin kalau kita mungkin di bulan ini, mungkin enam bulanan ya, kita harapkan. Jadi, sebelum akhir tahun atau akhir tahun kita bisa tambah 12 trainset," tuturnya.
Baca juga: Sikap Luhut Soal Impor KRL Bekas dari Jepang: Saya Lebih Setuju Bikinan Dalam Negeri
Tiko pun optimistis BPKP dan pihak terkait sepakat dengan opsi impor, sepanjang aksi tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Kita sudah jelaskan ke BPKP, dan BPKP pada dasarnya setuju selama ada plan antara impor dulu nanti kemudian kita retrofit juga mesti ada, dan kemudian nanti 2025 produksi dari INKA," pungkasnya.
Wakil Menteri BUMN II, Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, berdasarkan perhitungan di lapangan, opsi impor harus dilakukan. Hal ini lantaran PT INKA (Persero) tidak bisa memasok kereta yang dibutuhkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) saat ini.
"Setelah kita hitung, memang kondisi di lapangan tidak memungkinkan untuk kita menunggu sampai produksi INKA ya, jadi kita sudah usulkan untuk ada penambahan impor 12 trainset," ujar Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo, saat ditemui wartawan di gedung Mahkamah Agung, Rabu (24/5/2023).
Meski sinyal impor KRL bekas dilakukan tahun ini, Tiko mengatakan masih ada satu kali pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. "Dan ini lagi mau kita rapatkan dengan pak Menko Marves segera," ungkapnya.
Baca juga: Soal Impor KRL Bekas Jepang, BPKP Menanti Sikap Luhut dan Erick Thohir
Adapun terkait hasil rapat antara Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, dan kementerian teknis terkait impor kereta, Tiko memastikan sudah menyampaikannya ke Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh.
Oleh karena itu, pemerintah segera melakukan kajian ihwal proses pengadaan 12 rangkaian KRL tersebut. Jika memungkinkan, kajian mulai dilakukan bulan ini.
"Kita lagi mulai kaji proses pengadaannya sama-sama BPKP juga, mungkin kalau kita mungkin di bulan ini, mungkin enam bulanan ya, kita harapkan. Jadi, sebelum akhir tahun atau akhir tahun kita bisa tambah 12 trainset," tuturnya.
Baca juga: Sikap Luhut Soal Impor KRL Bekas dari Jepang: Saya Lebih Setuju Bikinan Dalam Negeri
Tiko pun optimistis BPKP dan pihak terkait sepakat dengan opsi impor, sepanjang aksi tersebut sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Kita sudah jelaskan ke BPKP, dan BPKP pada dasarnya setuju selama ada plan antara impor dulu nanti kemudian kita retrofit juga mesti ada, dan kemudian nanti 2025 produksi dari INKA," pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
