Sudah Ada Titik Temu, Arifin Sebut Pertamina Masuk Blok Masela Akhir Juni
Selasa, 06 Juni 2023 - 18:02 WIB
loading...
Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan, kabar baik dari Blok Masela terkait proses pelepasan hak partisipasi atau participating intereset (PI) Shell. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan, kabar baik dari Blok Masela terkait proses pelepasan hak partisipasi atau participating intereset (PI) Shell . Meski tidak merincikan berapa besar nilai penjualan saham yang disepakati, Arifin menyebutkan proses pelepasan PI itu akan terealisasi akhir Juni 2023.
Baca Juga: Diamuk Menteri ESDM Soal Blok Masela, Begini Respons Shell
Perlu diketahui, persoalan biaya alih kepemilikan ini sebelumnya sempat menjadi bahan perdebatan karena Kementerian ESDM menilai besarannya tidaklah wajar.
"Mengenai Blok Masela, InsyaAllah akhir bulan Juni akan kita selesaikan perjanjian jual dan alih saham. Sudah ada titik temu, emang konsorsium yang akan take over," jelas Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (6/6/2023).
Baca Juga: Hengkang dari Blok Masela, Menteri ESDM Sebut Shell Tidak Tanggung Jawab
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan,saat ini proses negosiasi telah menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu, ia optimis dalam waktu dekat pengumuman menyangkut alih kepemilikan ini akan disampaikan.
"Sudah bagus hasilnya, nanti biar Pak Menteri yang mengumumkan, bukan saya. Tapi hasilnya baik. Masela dengan Shell itu sudah ada titik temulah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa disampaikan," jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Arifin menilai Shell tidak bertanggung jawab dalam proses negosiasi pelepasan PI Blok Masela baik kepada PT Pertamina (Persero) maupun kepada Petronas.
Ia menuturkan, pemerintah akan kembali meninjau rencana pengembangan atau Plant of Development (POD) Blok Masela. Sebab menurutnya lambatnya proses ini hanya akan semakin merugikan Indonesia.
"Ya kan kalau dalam 5 tahun tidak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu (kembali menjadi milik negara). Inikan sudah berapa tahun itu sejak 2019 sampai 2023 sudah 4 tahun. Makanya kita sudah mengingatkan nih, juga sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia. Nah kita tidak mau hal ini terjadi," terang Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023).
Baca Juga: Diamuk Menteri ESDM Soal Blok Masela, Begini Respons Shell
Perlu diketahui, persoalan biaya alih kepemilikan ini sebelumnya sempat menjadi bahan perdebatan karena Kementerian ESDM menilai besarannya tidaklah wajar.
"Mengenai Blok Masela, InsyaAllah akhir bulan Juni akan kita selesaikan perjanjian jual dan alih saham. Sudah ada titik temu, emang konsorsium yang akan take over," jelas Arifin dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (6/6/2023).
Baca Juga: Hengkang dari Blok Masela, Menteri ESDM Sebut Shell Tidak Tanggung Jawab
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan,saat ini proses negosiasi telah menunjukkan hasil yang baik. Oleh karena itu, ia optimis dalam waktu dekat pengumuman menyangkut alih kepemilikan ini akan disampaikan.
"Sudah bagus hasilnya, nanti biar Pak Menteri yang mengumumkan, bukan saya. Tapi hasilnya baik. Masela dengan Shell itu sudah ada titik temulah, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa disampaikan," jelasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Arifin menilai Shell tidak bertanggung jawab dalam proses negosiasi pelepasan PI Blok Masela baik kepada PT Pertamina (Persero) maupun kepada Petronas.
Ia menuturkan, pemerintah akan kembali meninjau rencana pengembangan atau Plant of Development (POD) Blok Masela. Sebab menurutnya lambatnya proses ini hanya akan semakin merugikan Indonesia.
"Ya kan kalau dalam 5 tahun tidak dilaksanakan apa-apa kita akan tinjau kembali termasuk kemungkinan untuk itu (kembali menjadi milik negara). Inikan sudah berapa tahun itu sejak 2019 sampai 2023 sudah 4 tahun. Makanya kita sudah mengingatkan nih, juga sekarang ini yang merasa dirugikan ya Indonesia. Nah kita tidak mau hal ini terjadi," terang Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/5/2023).
(akr)
Lihat Juga :
