Cermati Isu Perubahan Iklim, Indonesia Akselerasi Kebijakan Energi Hijau dan Targetkan NDC pada 2030

JAKARTA - Setelah melewati kuartal pertama pada tahun 2023, perekonomian Indonesia masih memperlihatkan ketangguhan untuk mampu mencapai target pertumbuhan sebesar 5,3%, meskipun perekonomian global masih bergejolak dengan berbagai tantangan, termasuk isu perubahan iklim . Sementara itu, struktur PDB Indonesia sendiri masih didorong oleh industri manufaktur yang terus tumbuh positif karena kuatnya permintaan domestik.



“Dalam upaya memajukan sektor industri manufaktur, kita tetap harus memperhatikan risiko global untuk jangka menengah panjang, yaitu salah satunya isu perubahan iklim. Telah dilakukan berbagai cara untuk mengingatkan publik dan pengambil kebijakan terkait dibutuhkannya pembiayaan untuk energi hijau terbarukan ini,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika memberikan virtual keynote speech dalam “Green Economy Forum 2023: Realizing Sustainable Growth through Green Economy Commitment” yang diadakan Bisnis Indonesia, di Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Realisasi investasi pada sektor industri di triwulan pertama 2023 berhasil mencatatkan nilai sebesar Rp139,9 triliun atau meningkat 42,5% (yoy). Hal ini harus dipacu lebih tinggi lagi, karena merupakan salah satu cara untuk membantu Indonesia bisa keluar dari middle income trap. “Peran sektor industri harus terus ditingkatkan dari 18%-19% saat ini menjadi di atas 25% dalam 5-10 tahun ke depan,” jelas Menko Airlangga.

Di tengah konflik geopolitik yang relatif menyebabkan peningkatan penggunaan energi fosil, Indonesia tetap menunjukkan komitmen untuk meningkatkan target Nationally Determined Contribution (NDC) per 23 September 2022. Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca sebesar 31,89% (dari sebelumnya 29%) dengan kemampuan sendiri atau 43,20% (dari sebelumnya 41%) dengan bantuan internasional pada 2030.

“Untuk mencapai target Enhanced NDC pada 2030, Indonesia secara kontinyu memperkuat kolaborasi sektor swasta dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif. Indonesia membentuk Indonesia Investment Authority dan sekarang telah mendapatkan investasi mencapai USD25 miliar, kemudian ada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Indonesia, serta SDG Indonesia One untuk mencari dan membuka proyek investasi, terutama di sektor energi, pertanian, transportasi, dan lingkungan, yang akan menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi masa depan yang lebih hijau,” papar Menko Airlangga.

Selain itu, UU Cipta Kerja juga mereformasi beberapa peraturan untuk menarik lebih banyak investasi sektor swasta di sektor energi hijau dan biru, dengan tetap memperhatikan dimensi lingkungan dan sosial.

“Indonesia akan segera meluncurkan Comprehensive Investment Plan senilai USD20 miliar yang dikomitmenkan oleh G7 plus Norwegia, Denmark, dan Uni Eropa untuk memungkinkan transisi sektor ketenagalistrikan di Indonesia. Sementara itu, APBN juga memprioritaskan proyek-proyek untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong kegiatan ramah iklim. Untuk memastikannya pemerintah menerapkan mekanisme Climate Budget Tagging di tingkat nasional dan daerah yang mampu melacak alokasi anggaran perubahan iklim, serta menyajikan data kegiatan dan hasilnya,” ucap Menko Airlangga.

Pemerintah juga terus mengakselerasi ekonomi berbasis industri hijau melalui efisiensi sumber daya alam dan penerapan ekonomi sirkular, pemanfaatan energi alternatif seperti biofuel, dan refuse derived fuel (RDF) atau bahan bakar yang dihasilkan dari berbagai jenis limbah. Selain itu, pembangunan ekosistem kendaraan listrik juga terus diakselerasi dengan memberikan insentif dari sisi permintaan untuk mempercepat sektor industri ramah lingkungan yang mampu mengurangi emisi CO2 dan konsumsi bahan bakar fosil.



“Tahun ini kita sudah menjalankan B35 dan ini adalah yang tertinggi dibandingkan negara lain. Bahkan negara tropis lain seperti Brasil baru menerapkan Etanol 20, dan biofuel mereka baru 20%,” pungkas Menko Airlangga.